Impor Beras dan Tudingan Adanya Perburuan Rente?

Pengamat INDEF Enny Sri Hartati meminta pemerintah menghitung kembali atau melihat stok beras dalam negeri secara nasional, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog.

"Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya

Dia menambahkan untuk menyelesaikan masalah harga beras, pemerintah harus melakukan efisiensi di sektor pertanian, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, bukan dengan cara praktis seperti impor.

Enny menjellaskan selama ini masalah stok di Indonesia adalah persoalan distribusi produk pertanian karena beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan.

"Di Indonesia, khususnya beras, harga tidak menjadi satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan pihaknya akan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton.

"Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.

Dia menegaskan hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.

Bahkan, menurut Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.

"Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya," tegas Budi Waseso.