Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cerita soal Bupati Terpilih Sabu Raijua yang Tersandung Masalah Kewarganegaraan: Anaknya Tentara AS

Cerita soal Bupati Terpilih Sabu Raijua yang Tersandung Masalah Kewarganegaraan: Anaknya Tentara AS Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkap bagaimana Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwukore mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

"Perhatian publik mengenai masalah kewarganegaraan Bupati terpilih Orient Riwukore, berdasarkan informasi dari Kedubes Amerika. Yang bersangkutan memegang paspor itu respons dari pernyataan surat yang disampaikan Bawaslu,” ujar Yasonna dalam Raker.

“Dan Dirjen Dukcapil diperoleh informasi bahwa saudara Orient masih tercatat sebagai WNI dengan KTP,” sambungnya.

Kemudian, kata Yasonna, pihaknya menanyakan kembali lewat sambungan telepon melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) bahwa Orient memiliki paspor Amerika bahkan juga memiliki paspor Indonesia.

"Dia memiliki paspor Amerika bahkan memiliki paspor Indonesia. Paspor Amerika akan berakhir pada 2027, paspor Indonesia akan berakhir April 2024,” jelasnya.

Permasalahannya, lanjut Yasonna, Orient menikah dengan seorang warga negara Anerika dan mempunyai anak tentara negara Amerika dan bekerja di proyeks strategis di Amerika. Menurutnya ini yang memungkinkan Orient mendapatkan kewarganegaraan dengan mudah.

"Selain menikah dengan warga negara Amerika dia juga bekerja dalam satu proyek strategi cukup penting di Amerika, sehingga memungkinkan dia dengan mudah dapat kewarganegaraan Amerika,” beber Yasonna.

Oleh karena itu, Politikus PDIP ini menjelaskan 16 Februari lalu telah dilakukan rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polda NTT, Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU dinyatakan bahwa kepastian kewarganegaraan Orient menjadi penting untuk menindaklanjuti pelantikannya.

"Pelantikan 17 Februari. Kemudian melalui zoom meeting dilakukan Dirjen Otda memutuskan menunda pelantikan sampai status tersebur,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: