Pemerintah Daerah Harus Kembangkan Produk UKM Unggulan Guna Ciptakan Local Champion

Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan, telah menyederhanakan aturan yang ada di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) agar koperasi mudah untuk mengakses dan mengembangkan UKM. 

“Memang ini bukan dana hibah, ini dana bergulir jadi harus dikembalikan untuk kesejahteraan koperasi lagi," pintanya.

Teten mengatakan, jika koperasi memiliki masalah likuiditas, LPDB-KUMKM hadir untuk memberikan pembiayaan dengan bunga 3 persen dari sebelumnya sekitar 6 persen. Tahun ini, ada tambahan dana dari Kemenkeu sebesar Rp 1 triliun yang bisa diakses oleh koperasi di LPDB-KUMKM.

"Di Pontianak ada sekitar Rp69 miliar yang sudah disalurkan ke 12 koperasi kepada 251 UMKM oleh LPDB-KUMKM. Koperasi didorong ke sektor riil dan produksi, karena 59 persen di koperasi simpan pinjam," ujarnya.

Ke depan, Teten berencana akan menguji coba dengan mengonsolidasikan produk petani dan koperasi sebagai offtaker. Selanjutnya, Teten juga mendorong UKM yang potensi naik kelas, sekaligus bisa menambah jumlah wirausaha baru dari jumlah yang saat ini stagnan di angka 3,47 persen.

Terkait ini, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menuturkan sejak tahun 2020, Menteri Koperasi dan UKM sudah merelaksasi aturan penyederhanaan pengajuan LPDB-KUMKM melalui PermenkopUKM Nomor 04 Tahun 2020, dimana kewajiban jaminan tak ada lagi, serta syarat koperasi yang mengajukan dari 2 tahun beroperasi menjadi 1 tahun.

"Untuk relaksaksi jaminan, kami sedang menggalang kerja sama dengan Jamkrida, jika ada kekurangan jaminan dari koperasi bisa diantisipasi dengan Jamkrida. Selain itu Jamkrida menjadi partner bisnis karena mereka memiliki UMKM binaan, sehingga bisa dihubungkan," katanya.

Saat ini, diakui Jarot, pembiayaan dana bergulir lewat skema syariah akan lebih banyak dan fokus di sektor riil.