Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Langkahnya Menangkan AHY Bikin Kaget, Yasonna: Megawati Lepas Tangan Kisruh Demokrat

Langkahnya Menangkan AHY Bikin Kaget, Yasonna: Megawati Lepas Tangan Kisruh Demokrat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan program prioritas tahun 2021 serta tindak lanjut penyelesaian permasalahan terhadap kesimpulan rapat kerja sebelumnya. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengakui banyak yang terkejut dengan keputusannya menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara yang diajukan Moeldoko. Namun, dia memastikan bahwa keputusan didasarkan pada aturan yang berlaku.

Dalam video wawancara dengan jurnalis senior, Karni Ilyas, yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021) malam, Yasonna mengatakan, banyak yang memprediksi bahwa dirinya akan mengabulkan permohonan Moeldoko. Selain sebagai kolega Moeldoko di Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Yasonna juga politikus PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Sudah menjadi rahasia umum, Megawati memiliki kerenggangan hubungan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Ikhlas dan Legowo, Kubu Moeldoko Ridho Serahkan Kembali Partai Demokrat

"Orang kan memprediksi begini, wah itu Menkumham PDIP, ada sejarah begini dengan ibu ketua umum saya, begini-begini," kata Yasonna.

Ia menegaskan bahwa Megawati sama sekali tidak ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Bahkan, Megawati tidak pernah menyinggung kasus itu kepada dirinya. "Tidak pernah mengatakan apapun. Saya pernah datang sama ibu (Megawati), bagaimana itu (kasus Demokrat), saya bilang begini bu, oh ya, ya sudah sesuai aturan saja," kata Yasonna.

Menkumham juga menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun dalam konflik di internal Partai Demokrat. Sebab, selama ini, pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan fraksi-fraksi di DPR, termasuk dengan oposisi. Kebijakan pemerintah terkait anggaran atau pembuatan undang-undang juga tidak pernah terganjal.

"Banyak yang surprise dikatakan bahwa kita akan gunakan kekuasaan secara telanjang, bukan kita itu. Presiden pasti tidak happy dengan cara-cara itu," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: