Komentari Kebijakan Jokowi soal Royalti Lagu, Pengusaha Bus Bertanya-tanya: Saya Tidak Ngerti Lagi

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia Kurnia Lesani Adnan mempertanyakan dasar aturan keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021 itu, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta. Salah satunya sektor transportasi, seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.

"Nah saya ada pertanyaan menarik bagi pemerintah. Kenapa harus mengurusi aturan royalti di bus, dan tidak mengurusi pelaku transportasi darat yang tidak mempunyai izin. Jadi saya tidak ngerti lagi," ujar dia dikutip dari Sindo, Selasa (6/4/2021).

Dia juga menjelaskan sebaiknya pemerintah saat ini mengatasi permasalahan angkutan darat. Seperti masih banyak trayek-trayek bus yang tidak berizin.

"Maka itu masih banyak hal lain yang lebih kasat mata harus diurusi daripada ngurus royalti tersebut," ungkap dia.

Dalam PP tersebut diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.