Bukan Orang Asli Daerahnya, Dedi Mulyadi Dapat Fakta Pelaku Begal di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap temuan dari kepolisian yang menyebut mayoritas pelaku begal yang ditangkap di sejumlah wilayah Jawa Barat bukan merupakan warga asli provinsi tersebut. Berdasarkan data yang diterimanya, sebagian besar pelaku berasal dari Lampung dan merupakan bagian dari jaringan kejahatan.

Dedi mengatakan informasi tersebut diperolehnya setelah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian. Menurut dia, fakta itu menunjukkan bahwa aksi kriminal di Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh penduduk setempat.

"Jaringan begal itu kan kebanyakan, mohon maaf ya menyebut daerah, itu kan Lampung ya yang tertangkap. Artinya bahwa kejahatan itu tidak melulu dilakukan oleh warga Jabar, tapi banyak orang luar warga Jabar merupakan jaringan dari sebuah kejahatan yang beroperasi di Jabar," kata Dedi di TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026) dikutip dari ANTARA Jabar.

Ia menambahkan, para pelaku yang ditangkap diduga tidak beraksi secara individu, melainkan merupakan bagian dari jaringan yang beroperasi di wilayah Jawa Barat.

Selain mengungkap temuan tersebut, Dedi juga menyatakan tren kasus begal di Jawa Barat mulai mengalami penurunan. Hal itu disampaikannya setelah memperoleh laporan dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto.

"Dari sisi grafik, saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun," ujarnya.

Sebelumnya, Dedi mengumumkan sayembara bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal maupun kejahatan jalanan lainnya dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Hadiah yang disiapkan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp50 juta.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan di Jawa Barat di tengah meningkatnya aksi kejahatan jalanan. Ia menilai pemberantasan kejahatan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Pemprov Jawa Barat, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan jalanan.

Namun, kebijakan sayembara itu memunculkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut dapat mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan. Di sisi lain, pemerintah pusat mengingatkan adanya potensi tindakan main hakim sendiri.

Baca Juga: Makin Populer, Anies Baswedan Belum Bisa Kalahkan Popularitas Dedi Mulyadi untuk Pemilu 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Dedi tidak melanjutkan sayembara tersebut karena dinilai berpotensi memicu warga bertindak di luar kewenangan aparat.

Senada, Menteri HAM Natalius Pigai berharap sayembara itu hanya merupakan gurauan dan tidak diterapkan secara serius. Menurutnya, warga sipil tidak memiliki pelatihan untuk menangani pelaku kejahatan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kekerasan dan pertumpahan darah.

Pigai menilai pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan tidak etis apabila benar-benar diterapkan, karena berisiko mendorong tindakan yang membahayakan baik bagi masyarakat maupun pelaku yang ditangkap.