Penunjukan tersebut tidak membantu upaya penyelesaian masalah berkepanjangan di Papua, jelas Harsono.
"Pemerintah Indonesia harus mengakui bahwa melanggar hak asasi manusia atas nama kontra-terorisme hanya menguntungkan ekstremis bersenjata dalam jangka panjang," ujarnya.
Harsono mengatakan, ancaman yang ditimbulkan oleh TPNPB perlu dilihat dari sudut pandang.
“Menurut perkiraan militer Indonesia, mereka hanya memiliki (sekitar) 200 senjata. Kecil, tidak signifikan," ucapnya.
"Tentu saja mereka kriminal, mereka membunuh orang. Tentu saja polisi harus menindak mereka. Tapi mencap mereka sebagai organisasi teroris, orang-orang yang tinggal di hutan yang mencoba mempertahankan hutan mereka, budaya mereka, dan rakyat mereka sendiri, kebanyakan menggunakan busur dan anak panah, ini akan menjadi konyol," sambungnya.
"Ini akan sangat mempengaruhi masyarakat adat ini. Ini adalah sesuatu yang harus ditinjau pemerintah Indonesia sesegera mungkin dan jika tidak, generasi mendatang akan menyesali apa yang dilakukan pemerintah saat ini," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami