Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap ada tiga aspek yang diukur dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK, yakni integritas, netralitas ASN, dan anti-radikalisme. Ketiga aspek ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 PP No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
"Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara," kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono dalam siaran pers BKN, Sabtu (8/5).
Baca Juga: SK Pimpinan Bebas Tugaskan 75 Pegawai Viral, Plt Jubir KPK: Kami Ingatkan, Tolong Media...
Paryono mengatakan netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sedangkan, anti-radikalisme untuk memastikan peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.
"Dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara. Ke 3 aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN," katanya.
Ia juga mengatakan tes TWK pegawai KPK ini berbeda dengan TWK untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada umumnya. Menurutnya, jika TWK CPNS adalah entry level, yang soal-soalnya berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.
Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll). "Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara," kata Paryono.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
