Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ingin menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi negara. Untuk itu, ia mengajak jajarannya untuk solid dan aktif menelurkan ide-ide maupun berinovasi.
Hal tersebut menurutnya kunci dalam mencapai target meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Pandangan itu disampaikannya saat halalbihalal KKP pada Senin (17/5/2021). Kegiatan ini turut disaksikan para pegawai dari seluruh Indonesia melalui saluran meeting online dan juga media sosial.
Baca Juga: Siapkan Stiker Khusus, KKP Jamin Kelancaran Angkutan Logistik Ikan Jelang Idul Fitri
"Semuanya harus melebur menjadi satu untuk membangun sektor kelautan perikanan menjadi sektor yang sangat bagus dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk bangsa dan negara," kata Trenggono.
Beberapa target utama KKP di antaranya mendorong produktivitas perikanan budi daya berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Trenggono mengungkapkan, beberapa program prioritas pun sudah disusun untuk mencapai target-target tersebut; mulai dari membangun kampung-kampung budi daya berbasis kearifan lokal hingga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap.
Mengenai peningkatan produktivitas perikanan budi daya, ia menegaskan pentingnya mengedepankan riset dan teknologi. Sebab, yang ingin dicapai tidak sebatas keuntungan finansial, tapi juga keberlanjutan ekosistem perikanan sesuai dengan konsep ekonomi biru yang saat ini menjadi acuan banyak negara.
"Terus terang di sektor budi daya saya ingin seriusi betul. Produk kita adalah kebijakan, tapi saya belum melihat produk kita adalah kebijakan. Jadi saya minta di seluruh jajaran mulai dari bawah, apalagi kita akan menuju ekonomi biru. Di seluruh dunia saat ini menuju ekonomi biru. Budi daya pun bisa mencemari laut. Nah, ini harus kita berpikir bagaimana tidak mencemari laut. Maka budi daya dengan teknologi, dengan cara-cara yang lebih bagus," tegasnya.
Selain target-target di atas, beberapa tantangan juga akan dihadapi di antaranya minimnya anggaran kementerian sehingga pembangunan infrastruktur perikanan tidak bisa hanya bergantung pada APBN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum