Setelah Tewaskan Ratusan Orang, Israel Akhirnya Setuju Gencatan Senjata

Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan kelompok militan Palestina Hamas, setelah bertempur lebih dari sepekan dan menewaskan ratusan orang.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas, pertempuran selama 11 hari itu telah menewaskan 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak.

Sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan layanan darurat negara tersebut mengungkap, sedikitnya 12 orang di Israel - termasuk 2 anak-anak- tewas ditembak militan Palestina dari Gaza.

Baca Juga: Muhammadiyah Sentil Telak Hendropriyono Soal Palestina dan Israel

Kepada CNN, pemimpin senior Hamas mengatakan, gencatan senjata di bawah persyaratan yang ditengahi Mesir, dimulai pada Jumat (21/5) pukul 2 dini hari waktu setempat. Meski pengumuman resmi dari Pejabat Perdana Menteri Israel belum menyebut waktu gencatan senjata yang disepakati.

"Kabinet Keamanan bersidang malam ini. Dengan suara bulat, kami menerima rekomendasi dari semua elemen keamanan - Kepala Staf, Kepala Shin Bet, Kepala Mossad, dan Kepala Dewan Keamanan Nasional - menerima Inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat timbal balik, yang akan berlaku pada satu jam untuk disepakati kemudian," demikian pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel.

Organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak (UNICEF) menyebut, IDF yang telah melakukan serangkaian pemboman udara yang menghancurkan Gaza, menargetkan jaringan terowongan Hamas yang luas dan infrastruktur lainnya.

"Sekitar 72 ribu warga Gaza kini telah mengungsi," kata UNICEF, Rabu (19/5).

IDF menyebut, militan Palestina telah menembakkan lebih dari 4.000 roket ke Israel. Jeda terlama dalam tembakan roket dari Gaza, yang mencapai lebih dari 8 jam,  terjadi pada Rabu (19/5) malam hingga Kamis, (20/5). Sementara aksi militer Israel berlanjut.

Pernyataan Kantor Perdana Menteri menegaskan, IDF akan diinstruksikan untuk memulai kembali kampanyenya melawan kelompok militan di Gaza, jika kelompok militan dianggap gagal menjaga kesepakatan.

"Pimpinan politik menekankan, kenyataan di lapangan akan menentukan langkah untuk keputusan militer," begitu bunyi pernyataan tersebut.