Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Elektabilitas Terus Meroket, Demokrat: Ini Hasil Kerja Nyata Berkoalisi dengan Rakyat

Elektabilitas Terus Meroket, Demokrat: Ini Hasil Kerja Nyata Berkoalisi dengan Rakyat Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi -

Partai Demokrat semringah menanggapi hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) dalam webinar bertema "Sumber Kepemimpinan Nasional: Menuju 2024" pada Sabtu (22/5), yang menempatkan partai berlambang mercy di urutan ketiga dengan elektabilitas 14,8 persen.

Di bawah PDI Perjuangan yang dipilih 19,6 persen responden dan Partai Gerindra 15,03 persen.

"Kami bersyukur, tren elektabilitas Partai Demokrat sejak kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus melonjak dan stabil di posisi dua atau tiga," kata Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Sabtu (22/5).

Baca Juga: Survei Berbicara: Demokrat 3 Besar, AHY Juga 3 Besar Ketum Parpol Laik Capres 2024

Herzaky menyebut, meningkatnya tren elektabilitas mengindikasikan 3 hal.

Pertama, publik butuh partai politik yang melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Bukan hanya sibuk berwacana. Apalagi, sekedar melempar janji yang tidak pernah ditepati.

"Partai Demokrat sejak era Ketum AHY, tak pernah henti bekerja untuk rakyat, baik di parlemen maupun di grass root. Melakukan apa yang diperlukan dan apa yang kami mampu, untuk menolong rakyat yang sedang kesulitan, karena pandemi dan bencana," papar Herzaky.

Upaya-upaya tersebut antara lain berupa program peduli dan berbagi, yang secara konsisten dilakukan kader dan anggota Dewan kami di seluruh pelosok Indonesia.

"Di sinilah dukungan kemudian mengalir untuk Partai Demokrat. Jadi, jalan yang kami tempuh saat ini, Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat, sudah tepat," tandasnya.

Kedua, publik memberikan dukungannya kepada Partai Demokrat pimpinan AHY, untuk memberikan sinyal kepada para oknum kekuasaan dan perusak demokrasi. Agar tidak melakukan abuse of power kepada parpol maupun organisasi politik maupun massa lainnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: