Menurut Ahmad, meski memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, Pranowo berpotensi kehilangan peluang untuk mendapatkan tiket dari PDIP agar bisa masuk dalam bursa Pemilu 2024.
"Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampau deretan sejumlah publik figur dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani sendiri," ujarnya.
Hal menarik lain dalam peristiwa fenomenal ini, menurut dia, dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.
PDIP, katanya, tampak makin terbuka untuk mengingatkan para kadernya khususnya yang menjadi publik figur popular dan memiliki potensi elektabilitas tinggi agar tidak off side.
"Kritik yang disampaikan Bambang Wuryanto ke Ganjar Pranowo mengindikasikan hal itu," kata Ahmad.
Ia mengungkapkan, dalam Pemilu 2024, PDIP tampaknya memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lain, dan berbeda dengan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 2014 dan 2019; mencalonkan sosok yang lebih populer dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Joko Widodo. Saat itu Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjadi wali kota Solo.
Menurut dia, arah PDIP untuk Pemilu 2024 tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer sebagaimana Pranowo. "Dukungan pasar politik internal di PDIP terhadap Ganjar Pranowo tampak masih belum aman," ujarnya.
Pandangan lain, kata Ahmad, apa yang disampaikan Puan menunjukkan PDIP mengedepankan model pemasaran politik tradisional yang berbasis pada ideologi parpol. "Di sini parpol ditempatkan sebagai elemen terpenting," katanya.
Ia menyatakan, parpol yang menganut model pemasaran ini biasanya lebih mengedepankan kinerja kolektif organisasi parpol sebagai produk politik utamanya, dibandingkan citra dan kinerja para publik figur yang dimiliki oleh/menjadi kader parpol yang selama ini menduduki jabatan publik, termasuk kepala daerah/gubernur.
Sedikitnya ada tiga syarat agar model pemasaran politik tradisional yang dijalankan PDIP efektif, yakni syarat pertama, keanggotaan partai yang kuat dan mengakar yang ditandai dengan kepemilikan kartu anggota; walau pada PDIP hal ini belum merata di seluruh Indonesia melainkan hanya di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Tengah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti