Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel

Kejengkelan selanjutnya, saat Jokowi menyoroti program infrastruktur yang ada di daerah. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang ngawur. Hal ini, bikin program Pemda dengan pemerintah pusat menjadi tidak sinkron.

“Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu,” beber eks Wali Kota Solo itu.

Soal program infrastruktur yang ngawur, Jokowi tidak asal bunyi alias asbun. Misalnya, ada pelabuhan yang dibangun di daerah, tapi tapi tidak ada akses jalannya.

“Ini apa-apan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu. Ini yang harus terus dikawal. Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program, dan masyarakat juga dirugikan,” sindirnya.

Eks Gubernur Jakarta ini makin dibikin jengkel ketika menyorot persoalan data yang amburadul. Menurutnya, akurasi data pemerintah masih sangat buruk.

Salah satunya data bansos yang masih tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini, mengakibatkan penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat lambat dan tidak tepat sasaran.

“Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kritik Jokowi.

Ia juga menyinggung data pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron. Jokowi lantas berpesan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah. Dengan begitu keandalan data dapat dicapai dan memudahkan semua program pemerintah.

Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti apabila mendapatkan rekomendasi dari BPKP.

“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah. Sehingga nggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun,” cecarnya.

Terkait kritikan Jokowi itu, khususnya soal data bansos yang amburadul juga sudah diungkapkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Saat rapat kerja dengan DPR, lusa kemarin, Risma mengaku mendapatkan laporan dari BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

Temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

Bukan hanya itu, terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.

“Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM,” sambung Risma.