Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel

Dalam laporan BPK, juga terdapat 10.922.479 data NIK tidak valid. Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART. Lalu, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020. Sedangkan KPK, mendapat temuan 16.796.924 data tidak padan dengan Dukcapil. Kemudian, pemuktakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.

Lalu, bagaimana dengan proyek yang ngawur? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pada dasarnya semua menteri menyerap perintah Presiden untuk menggenjot infrastrukfur. Hanya saja, memang kurang terencana.

Sebut saja pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Saat diresmikan, akses seperti kereta api dan jalan tol belum ada. Begitu juga dengan Bandara Internasional Kertajati yang dibangun di tempat antah berantah.

Baca Juga: Viral Rekaman Marah-Marah Disebut Suaranya, Gibran Putra Jokowi: Wis Biarin Aja...

Kemudian ada Pelabuhan Patimbam di Subang, Jawa Barat. Menurut Agus, akses pelabuhan yang ditargetkan selesai 2024 ini kurang memadai.

“Kan mubazir. Nilai ekonominya nggak bisa dinikmati publik,” kritiknya, saat dihubungi, tadi malam.

Soal bendungan, ia juga mengetahuinya. Contohnya, Bendungan Sindangheula di Serang, Banten yang dulu letaknya lebih tinggi dari area pertanian. Dan masih banyak lagi bendungan yang tidak memiliki saluran tersier.

Agus mengaku sudah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, akhir tahun lalu, agar melakukan audit infrastruktur. Basuki menyebut akan melakukannya tahun ini, tapi entah kapan. Tujuannya, untuk mengetahui apakah proyek tersebut bermanfaat bagi publik atau tidak.

“Khawatirnya, kalo presidennya ganti, bisa jadi masalah. Bisa terbengkalai proyek-proyek itu,” ulasnya.

Begitu juga dengan jalan tol, yang rencananya bisa tahan 30 tahun. Namun karena pengerjaannya terburu-buru, 3 tahun beton pada pecah, karena tanah dasarnya belum padat. Akibatnya, biaya operasional dan perawatannya kelewat mahal, seperti Tol Cipularang.

“Hal-hal semacam ini lah. Kalau Presiden marah, artinya ada yang nggak beres. Yang lapor atau yang buat nih. Yang mesti disalahkan itu, ya kementerian yang bertanggung jawab membangun. Makanya, diaudit lah. Supaya kita tahu apa yang terjadi. Belum lagi karena berbau politik. Oh pajabat itu dari sana,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mengamini kekesalan Presiden. Sebab memang seperti itu faktanya.

“Wajar, Presiden kesal. Saya kira bener apa yang dikatakan presiden. Supaya pembangunan sejalan, dan bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian nasional,” pungkasnya.