Alasan Peta Nasional Islam Ciptaan Austria Sangat Berbahaya...

Dewan Eropa pada Senin (31/5/2021) meminta Austria menghapus Peta Nasional Islam yang menuai kontroversi. Badan hak asasi manusia Eropa mengatakan, peta tersebut berpotensi kontraproduktif dan memusuhi umat Islam. 

"Melawan ekstremisme dan ideologi yang menyebarkan narasi berbahaya dengan kedok kebebasan beragama adalah tugas keamanan nasional yang penting, tetapi peta itu menyajikan kebencian  dan banyak Muslim merasa itu sangat diskriminatif,” kata pernyataan Dewan Eropa, dilansir Anadolu Agency, Selasa (1/6/2021). 

Baca Juga: Austria Bikin Peta Islam, Komunitas Muslim Nyatakan Keresahannya

"Mereka merasa terstigmatisasi dan terancam keamanan mereka dengan publikasi alamat dan detail lainnya," kata Dewan Eropa menambahkan. 

Sebelumnya pada Kamis (27/5/2021), Menteri Integrasi, Susanne Raab, meluncurkan situs website  yang disebut Peta Nasional Islam. Situs website itu berisi nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, termasuk asosiasi Muslim, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri. 

Menurut Raab, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. "Tujuannya untuk melawan ideologi politik, bukan agama," kata Raab.  

Peta tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Partai Rakyat Austria yang konservatif di Kurz dan mitra koalisinya, Partai Hijau. Juru bicara Partai Hijau Austria untuk integrasi dan keragaman, Faika El-Nagashi, menulis di Twitter pada Kamis bahwa, tidak ada anggota partai yang terlibat atau diberitahu sebelumnya terkait peluncuran Peta Nasional Islam. 

EL-Nagashi menambahkan, proyek tersebut bertentangan dengan kebijakan integrasi dan dialog yang seharusnya terlihat. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada Sabtu (29/5/2021), Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi. 

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.