Simak Baik-baik, Inilah Kiprah Politikus Arab-Muslim Capai Pemerintahan Baru Israel

Perpolitikan Israel mencatatkan sejarah baru dengan keterlibatan partai berhaluan Islam, Raam (United Arab List), dalam koalisi membentuk pemerintahan baru. Partai dengan basis anggota warga Arab-Palestina yang tinggal di wilayah Israel itu dipimpin seorang politikus islamis Mansour Abbas.

Abbas tampak menyeringai di samping seorang pemimpin Yahudi sayap kanan dan sekutunya, beberapa saat setelah mendukungnya sebagai perdana menteri dan memberinya mayoritas yang memerintah. Demi menggulingkan perdana menteri terlama Israel, Benjamin Netanyahu, Abbas bergabung untuk mengamankan mayoritas tipis untuk partai-partai Yahudi.

Baca Juga: Tok! Partai Arab Akhirnya Bergabung dalam Koalisi Pemerintah Baru Israel

United Arab List ini akan menjadi partai pertama yang diambil dari 21 persen minoritas Arab di negara itu yang bergabung dengan pemerintah Israel. Namun, persetujuan parlemennya masih tertunda. Abbas sendiri telah mengesampingkan perbedaan dengan calon perdana menteri baru, Naftali Bennet.

Bennet merupakan mantan pemimpin organisasi pemukiman besar Yahudi dan pendukung pencaplokan sebagian besar Tepi Barat yang diduduki, tanah yang diincar orang Palestina untuk sebuah negara. Bennett mengatakan, segala keberatan yang mungkin dia miliki telah dipatahkan karena tidak ada satu kata nasionalis dalam tuntutan Abbas.

Abbas, yang merupakan seorang dokter gigi, mengatakan ia berharap memperbaiki kondisi warga Arab yang mengeluhkan diskriminasi dan pengabaian pemerintah. "Kami memutuskan bergabung dengan pemerintah untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik di negara ini," katanya dalam sebuah pesan kepada para pendukungnya setelah menandatangani perjanjian koalisi dengan Bennett dan pemimpin oposisi Yair Lapid, Jumat (4/6).

United Arab List menyatakan, perjanjian itu mencakup alokasi lebih dari 53 miliar shekel (16 miliar dolar AS) untuk meningkatkan infrastruktur dan mengekang kejahatan kekerasan di kota-kota Arab. Perjanjian itu juga mencakup ketentuan pembekuan pembongkaran rumah yang dibangun tanpa izin di desa-desa Arab dan pemberian status resmi ke kota-kota Badui di gurun Negev, benteng untuk dukungan Islam.

"Saya katakan di sini dengan jelas dan terus terang: ketika pembentukan pemerintah ini didasarkan pada dukungan kami, kami akan dapat mempengaruhinya dan mencapai hal-hal besar bagi masyarakat Arab kami," kata Abbas.