Junta Myanmar Klaim Lakukan Langkah-Langkah Menuju Demokrasi, Apa Buktinya?

Pemerintahan junta Myanmar mengklaim telah melakukan sejumlah langkah untuk mengembalikan sistem demokrasi di negara tersebut, setelah militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.

Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta, U Wunna Maung Lwin, menyampaikan hal itu dalam pertemuan menlu ASEAN-RRT di Chongqing, China, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Konsensus ASEAN Wajib Segera Diterapkan, Bagaimana Junta Myanmar Bersikap?

Menurut dia, satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni adalah melalui program lima poin yang dideklarasikan setelah kudeta.

“Sebagian besar poin tersebut, seperti pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang baru untuk mengusut kecurangan pemilu, pencegahan Covid-19, dan pemulihan ekonomi telah dilakukan dengan tujuan mencegah keterlambatan implementasi program masa depan,” tulis media pemerintah, Global New Light of Myanmar, Selasa.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, dengan dalih pemilu yang memenangkan Suu Kyi dengan suara terbanyak tersebut penuh kecurangan.

Maung juga menyinggung soal kunjungan Ketua dan Sekretaris ASEAN ke Myanmar baru-baru ini, termasuk membahas konsensus lima poin yang disepakati pemimpin negara-negara ASEAN terkait krisis Myanmar.

Isi konsensus tersebut antara lain menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, membentuk utusan khusus ASEAN, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Diskusi dilakukan dengan ramah tamah tentang perkembangan di Myanmar, termasuk konsensus 5 poin dari ASEAN Leaders’s Meeting, hal-hal yang terkait dengan pemberian bantuan di Myanmar,” demikian dilansir dari Global New Light of Myanmar.

Situasi di Myanmar menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan tingkat menlu ASEAN-China tersebut. Indonesia mengharapkan dukungan China kepada ASEAN untuk menindaklanjuti konsensus lima poin atas krisis di Myanmar pasca-kudeta militer.

Sementara, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengaku kecewa dengan perkembangan penyelesaian krisis di Myanmar yang sangat lamban. Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), hingga Senin kemarin, korban tewas sejak kudeta militer di Myanmar mencapai 857 orang.