Berulah Lagi, tapi Kelakuan Junta Myanmar Kali Ini Bikin Menlu-menlu ASEAN Kecewa Berat

Junta militer Myanmar ngotot melanjutkan kebijakan yang mereka anggap sebagai jalan menuju demokrasi di negara tersebut. Mereka ogah mengikuti kesepakatan negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association Southeast Asia Nations/ASEAN).

Padahal, sesuai konsen­sus yang disepakati April lalu, ASEAN meminta Burma, sebu­tan lain Myanmar, mengakhiri kekerasan dan melakukan dialog dengan lawan politiknya. Hal itu terangkum dalam lima konsen­sus yang telah disepakati.

Baca Juga: Pejabat Amerika untuk Indo-Pasifik Makin Prihatin dengan Kondisi Myanmar yang Memburuk

Namun, Menteri Luar Negeri (Menlu) yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin bersikeras, negaranya tak akan mengikuti lima langkah yang telah dihasil­kan usai kudeta.

Hal itu membuat para Menlu se-Asia Tenggara kecewa. Ini terungkap dalam pertemuan di China pada Senin (7/6/2021).

“Jujur, kami kecewa dengan perkembangan yang sangat, san­gat, sangat lambat,” ujar Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan setelah pertemuan sejumlah pemimpin ASEAN dengan China, seperti diku­tip Reuters.

Menurutnya, penanganan ka­sus Myanmar berjalan lambat. Termasuk ASEAN, juga lambat menangani situasi di Myanmar. Namun ia menekankan, upaya diplomatik ASEAN hanya dapat berjalan jika ada kemauan tulus Myanmar untuk berdialog, ber­negosiasi, dan rekonsiliasi.

Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, bantuan China juga dibutuhkan dalam upaya menye­lesaikan konflik ini. “(Bantuan China akan) sangat dihargai karena akan berkontribusi mencapai solusi damai,” katanya.

Kendati demikian, dikutip media pemerintah Myanmar, Global New Light of Myanmar, Wunna Maung Lwin menga­takan, militer telah membuat kemajuan dengan mengacu pada kebijakan yang mereka rumus­kan sendiri.

“Pada pertemuan itu, Men­teri Maung Lwin menyatakan, satu-satunya cara memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni adalah melalui lima poin program masa depan yang dideklarasikan pada Februari,” tulis Global New Light of Myan­mar, dikutip Reuters, kemarin.

Masih dalam laporan media itu, dia mengatakan, sebagian besar poin ini telah dipenuhi. Termasuk langkah-langkah pencegahan Covid-19.

Selain itu, junta telah memben­tuk komisi pemilihan baru untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu. Ketika saat itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (Na­tional League for Democracy/NLD) menang telak.

Militer membela keputusan­nya melakukan kudeta. Junta berdalih, komisi pemilu saat itu mengabaikan pengaduan mereka soal kecurangan. Tapi, seperti diketahui, sejak kudeta itu, pemerintahan junta gagal menerapkan kontrol terhadap negara.

Setidaknya, militer Myanmar telah menahan lebih dari 4.500 demonstran anti kudeta militer dan telah menewaskan sedikit­nya 849 pengunjuk rasa, meski hal ini dibantah militer.