Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Cornelis mengapresiasi sikap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam menyikapi polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Cornelis, pertanyaan-pertanyaan yang dianggap janggal oleh 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK KPK juga pernah dialaminya di masa lalu. Legislator asal Kalimantan Barat itu mengaku pernah mengikuti TWK saat menjadi aparatur sipil negara.
"Kami dulu masuk APDN dikerjain juga caranya sama pak. Barang ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas pada negara Anda minggir," kata Cornelis dalam Rapat Kerja dengan KemenPAN-RB di DPR, Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Bikin Geger, Video Pidato Bos PDIP Jateng Bocor: Siapa Pun Capresnya, Puan Cawapresnya
"Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara mana pun, harus taat dan patuh pada negara, karena dia menjalankan rodanya pemerintahan ini, rodanya kegiatan negara ini," imbuhnya.
Cornelis lantas bercerita pengalamannya saat mengikuti Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) di era Orde Baru. Ia mengikuti tes tersebut sebagai aparatur sipil negara berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974.
"Jadi kalau Bapak-Ibu ini diombang-ambingkan, aku marah, karena dulu aku sakit juga masuk pegawai negeri sipil ini. Gitu juga. Ditanya mengenai radikalisme, ditanya Pancasila, ditanya agama. Mana yang Anda prioritaskan, pilih salah satu? Ya pilih negaralah karena kita sebagai penyelenggara karena semua rahasia ada disitu," papar Cornelis.
"Jadi ndak bisa negara dalam negara. Dan kalau sudah terjadi perpecahan itu bagaimana mungkin tercapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tindakan Bapak sangat tepat dan sekali lagi saya angkat topi dan hormat," lanjutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti