Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pelaku Usaha Minta Zero Odol Diundur sampai Januari 2025

Pelaku Usaha Minta Zero Odol Diundur sampai Januari 2025 Kredit Foto: Mochamad Ali Topan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggagaskan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension and Over Load) yang akan diterapkan di Indonesia pada Januari 2023. Namun, perwakilan pelaku usaha meminta kebijakan bebas ODOL diundur sampai Januari 2025.

"Tidak mungkin ODOL diterapkan pada 2023 karena ada pandemi. Situasi pandemi ini bikin pertumbuhan ekonomi kita minus," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat, pada diskusi virtual, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Ini Deretan Manfaat Software HRIS Talenta untuk HR Perusahaan

Rachmat menjelaskan, pandemi memberikan efek krisis beruntun terhadap berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, logistik, hingga komoditas. "Tidak ada aktivitas akibatnya ekonomi krisis, kontainer langka, barang-barang yang diangkut jadi tidak ada. Akhirnya penjualan menurun, cost naik, profit anjlok," kata Rachmat.

Sementara, berdasarkan kajian tim studi Zero ODOL, setiap satu persen penurunan efisiensi pada aktivitas jasa transportasi darat dan logistik akan menyebabkan penurunan PDB riil Indonesia sebesar 0,057 persen. Penurunan tersebut akan turut mengurangi target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai tujuh persen yang dicetuskan Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Rachmat merasa pertumbuhan logistik merupakan salah satu aspek penting dalam rencana peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami harus tumbuh untuk bisa naikkan ekonomi, dan kami harus tumbuh lebih dari tujuh persen," tukasnya.

Lebih lanjut Rachmat menekankan, riset terhadap kajian ODOL ini berlangsung sebelum pandemi menyerang sehingga keterpurukan yang terjadi akibat pandemi tidak termasuk dalam pertimbangan riset.

"Mode kita adalah bertahan hidup saat 2020. Kita tidak rugi saja sudah syukur, tidak memecat karyawan saja sudah syukur," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Rachmat berharap rencana implementasi kebijakan bebas ODOL ini diundur hingga 1 Januari 2025. "Memaksakan bebas ODOL 2023 itu tidak realistis. Mau dipaksakan juga tidak akan terjadi," ungkap Rachmat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: