Heboh Sembako Dipajakin Juga, DPR Minta Tolong Pemerintah Sikapi Secara Serius!

Dalam draf yang tersebar di masyarakat tersebut, pada Pasal I angka 10 Pasal 44E RUU KUP mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas PPN. Sebelumnya, jenis barang dan jasa tersebut tidak dikenakan PPN sebagaimana yang diatur dalam UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p.     

Dua jenis barang yang dihapus sebagaimana yang termaktub dalam UU PPN Pasal 4A ayat 2 adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Namun, Hergun menyatakan menyatakan tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan perpajakan tanpa dibicarakan dengan DPR.   

Lebih lanjut, Herdun juga mengingatkan pemerintah bahwa upaya meningkatkan penerimaan pajak tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil.    Oleh karena itu, komisi XI menunggu draf resmi RUU KUP tersebut agar dapat dilihat secara keseluruhan seperti apa fondasi perpajakan yang dirancang pemerintah.