Dituduh Berpartisipasi dalam Pembunuhan Massal, Ini Jawaban Langsung Ebrahim Raisi

Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi untuk pertama kalinya membahas soal kaitan dirinya dengan eksekusi massal tahanan politik pada 1988. Eksekusi itu dilakukan ketika ia menjadi wakil jaksa Teheran.

Kelompok hak asasi menyatakan tak lama setelah perang Iran-Irak berakhir, Raisi adalah salah satu anggota "komisi kematian" yang memerintahkan penghilangan dan eksekusi ribuan tahanan. Tahanan yang dieksekusi sebagian besar merupakan anggota Mujaheddin-e-Khalq (MEK), yaitu sebuah organisasi yang mendorong perubahan rezim. Ketika itu, kelompok MEK memimpin serangan militer di Iran.

Baca Juga: Mengenal Ebrahim Raisi, Seorang Jaksa yang Bakal Jadi Presiden Iran Selanjutnya

Dalam konferensi pers pada Senin (21/6/2021), Raisi ditanya tentang keterlibatan dirinya dalam perintah eksekusi tahanan tersebut. Namun Raisi tidak secara langsung mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut.

“Semua yang saya lakukan selama menjabat adalah untuk membela hak asasi manusia,” kata Raisi dilansir Al Jazeera, Selasa (22/6/2021).

Sebagai jaksa dan dalam kapasitas lainnya, Raisi merasa "bangga” karena selalu membela hak asasi manusia. Kini ketika Raisi menjadi presiden, ia berjanji akan terus membela hak asasi manusia.

“Jika seorang ahli hukum, hakim, atau jaksa telah membela hak-hak orang dan keamanan masyarakat, dia harus dipuji dan didorong untuk menjaga keamanan orang dari serangan dan ancaman," kata Raisi.

Rais,i yang merupakan kepala peradilan ultra-konservatif, mengumpulkan 17,92 juta suara dalam pemilihan Jumat (18/6/2021) dan mengalahkan tiga saingannya dengan kemenangan telak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemilih adalah 48,8 persen atau terendah dalam sejarah Iran.

Raisi adalah seorang garis keras yang berada di bawah sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Dia merupakan seorang kritikus keras negara-negara Barat. Dia berada di bawah sanksi AS karena dugaan keterlibatan dalam eksekusi tahanan politik beberapa dekade lalu.

"Jika terpilih, Raisi akan menjadi presiden Iran pertama yang dikenai sanksi sebelum dia menjabat dan berpotensi dikenai sanksi saat menjabat," kata analis Jason Brodsky dilansir al-Arabiya.

Brodsky mengatakan fakta itu dapat mengkhawatirkan Washington dan Iran liberal, terlebih fokus tajam Presiden AS Joe Biden adalah hak asasi manusia secara global. Raisi adalah seorang tokoh tingkat menengah dalam hierarki ulama Muslim Syiah Iran.