Indonesia Perlu Terapkan Kebijakan Per Daerah untuk Tangani Covid-19

Lead Financial and Economic Data Science Laboratory Fakultas Ekonomi dan Manajemen Insitut Pertanian Bogor (FEM IPB) Iman Sugema mengatakan pemerintah daerah (pemda) harus lebih aktif dalam menyusun kebijakan penanangan Covid-19 agar target secara nasional dapat tercapai.

"Format kebijakan di setiap negara akan sangat berlainan, begitu pun di setiap daerah," ujarnya dalam diskusi virtual FEM Station: PPKM Darurat dan Behavioural Economic, Senin (5/7/2021).

Baca Juga: Situasi Covid-19 Makin Gawat, Ekonom: Sudah Waktunya Pilih Kesehatan atau Ekonomi, Bukan Keduanya

Ia menjelaskan sebaiknya format kebijakan di setiap daerah adalah PPKM Darurat plus pendekatan sosial di masing-masing daerah.

"Di sinilah peran pemda untuk lebih persuasif sambil melaksanakan tapi juga mengerti situasi masyarakatnya seperti apa. Kalau cuma satu rumus, kita tidak akan pernah seara efektif memberlakukan kebijakan nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan negara yang terdiri dari masyarakat yang majemuk memang lebih sulit dikendalikan. Pasalnya, setiap segmentasi masyarakat memiliki kepentingan masing-masing yang lebih mereka prioritaskan.

"Makanya negara-negara yang sangat majemuk seperti India dan memiliki demokrasi multipartai itu mengalami kesulitan. Karena masing-masing pihak punya kepentingan. Maka kesatuan untuk mendahulukan kepentingan bersama menjadi jauh," katanya.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat atas kegentingan situasi pandemi Covid-19 ini juga merupakan masalah yang harus dihadapi bersama. Jika masyarakat masih tidak patuh pada kebijakan PPKM Darurat dan protokol kesehatan, lonjakan kasus akan semakin meningkat drastis.

Iman menilai membuat masyarakat tetap berada di rumah merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia dari situasi krisis pandemi ini.

"Karena memang tidak ada alternatif lain kecuali yang sehat itu tinggal di rumah. Tidak ada alternatif lain," tukasnya.