Kredit Foto: GenPI
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) menyematkan julukan King of Silent terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pengamat politik Zaki Mubarak menilai kritikan tersebut bisa jadi positif. Apalagi jika ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
"Permasalahan itu terjadi karena publik masih sulit memahami mengapa wapres banyak dilangkahi kewenangannya," ujar Zaki kepada GenPI.co, Kamis (8/7).
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Dirongrong Undur Diri, Lebih Baik daripada 3 Periode!
Zaki menyebutkan salah satu yang mendapatkan tugas besar oleh pemerintah, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatur PPKM Darurat Jawa-Bali.
"Sebaiknya Pak Luhut jangan berperan terlalu dominan. Hal seperti ini sudah sering dikeluhkan publik, tapi istana masih diam saja," tegasnya.
Selain itu, Maruf Amin juga tidak diberikan kewenangan dalam mengurus kerjasama dengan Timur Tengah, penguatan ekonomi syariah, dan haji.
Hingga akhirnya, kinerja mantan ketua MUI itu menjadi tidak maksimal.
"Jelas faktor utamanya, semua kebijakan strategis bangsa di ambil alih istana beserta kroni politik dekatnya," jelas Zaki.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
