Greenpeace Indonesia Harus Transparan Soal Sumber Dana dan Donatur

Menanggapi hal itu, Guru besar IPB Budi Mulyanto di Jakarta Kamis 8 Juli 2021 menilai, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) yang beroperasi di Indonesia, Greenpeace Indonesia harus patuh mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini karena keputusan Komisi Informasi Publik merupakan produk hukum yang harus dipatuhi untuk dilaksanakan.

Menurut Budi Mulyanto, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang  akan berdampak positif bagi Greenpeace itu sendiri dan mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust).

Tidak hanya Greenpeace, seluruh LSM yang ada di Indonesia harus melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan  Undang-Undang 14 tahun 2008. Hal ini penting  untuk meningkatkan kepercayaan publik  terhadap kinerja LSM di Indonesia.

“Tidak hanya Greenpeace seharus keterbukaan informasi menyangkut sumber pendanaan, perjanjian dengan pihak donor serta sejumlah informasi lain yang patut diketahui publik harus dilakukan terhadap semua LSM di Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Budi Mulyanto.