Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Sri Mulyani Terpaksa Lakukan Hal Ini

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” bebernya.

Untuk itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Corona kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno menilai, saat itu kebijakan yang diambil bukanlah pilihan ideal. Gaji, THR, maupun sejenisnya, merupakan jalur aman untuk memelihara daya beli.

“Hampir tak ada yan bocor dibanding jalur-jalur lain yang digunakan. Pasti kondisi fiskal berat yang memaksa pilihan pemotongan dilakukan,” kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kata Hendrawan, keluarga yang secara ekonomi relatif mapan seperti ASN, TNI, dan Polri, biasanya memiliki tanggungan yang cukup banyak. Apabila THR dan gaji ke-13 mereka dipotong lagi, daya beli dan daya berinya menjadi berkurang.

Politikus banteng ini merasakan, pemerintah tengah dilematis. “Kondisi memang sedang sulit. Jadi pemerintah tentu mencari opsi yang terbaik dalam kondisi saat ini,” cetus Hendrawan.

Mendengar penjelasan Menkeu, warganet jengkel. “Kirain ada terobosan yang dahsyat. Eh taunya potong sana sini yang ada. Anak SD juga tau kalo cuma cara seperti itu,” kritik @vivosite24680. “Nggak ada niat pangkas anggaran rencana bangun Ibu Kota baru?” timpal @nami_idah. “Ini yang paling bener. Belum urgent,” samber @bunemaula.

Sementara akun @Rusdi_Adabi mengusulkan, agar pemangkasan gaji tidak hanya menimpa PNS, TNI dan Polri saja. “Semoga anggaran THR dan Gaji ke 13 nya Anggota Dewan, Menteri, Presiden dan Wakil Presiden, Dirut serta Komisaris BUMN di potong juga ya Bu,” kata @Rusdi_Adabi. “Yang dipotong itu gaji presiden, menteri, DPR, pejabat bumn, komisaris,” timpal @indragds.