Jelas, Tanpa Ditutup-tutupi! Alasan China Tolak Investigasi Asal Corona WHO Akhirnya Terbuka

Warta Ekonomi, Beijing -

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian pada Kamis (29/7/2021) mengatakan bahwa rencana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk studi tahap kedua tentang asal-usul COVID-19 diajukan secara sepihak. Usul yang diajukan oleh Sekretariat WHO belum mendapat persetujuan dari semua negara anggota.

Zhao mengatakan pada jumpa pers harian bahwa WHO dipimpin oleh negara-negara anggota. Itu mestinya, rancangan rencana diajukan oleh Sekretariat untuk didiskusikan oleh negara-negara anggota, yang memiliki hak untuk melakukan penyesuaian.

Baca Juga: Amerika Kecewa Ketika China Tolak Kerja Sama dengan WHO

"Mandat Sekretariat adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara anggota untuk melakukan konsultasi penuh dan mencapai konsensus. Ia tidak berhak mengambil keputusan sendiri," kata Zhao, dikutip laman China.org.cn.

Sejak merebaknya COVID-19, China selama ini sangat mementingkan studi tentang asal-usul virus. Juga telah secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama global di bidang ini dengan sikap terbuka dan berbasis sains, dan mengundang pakar WHO ke China dua kali untuk pertemuan bersama dalam penelusuran asal corona, menurut Zhao.

"Kami telah menginvestasikan upaya yang luar biasa, mencapai hasil penting, dan mencapai kesimpulan otoritatif," katanya.

Baru-baru ini, banyak negara, termasuk China, telah menyatakan keprihatinan dan penentangan terhadap fase kedua dari rencana kerja penelusuran asal yang diusulkan oleh Sekretariat WHO, kata Zhao.

Seraya dia menambahkan bahwa merupakan keyakinan bersama bahwa rencana tersebut gagal mencerminkan hasil terbaru dari penelitian global dalam penelusuran asal dan tidak dapat berfungsi sebagai dasar untuk tahap kedua studi asal bersama.

Sementara itu, 60 negara telah menulis surat kepada direktur jenderal WHO yang mengatakan bahwa mereka menyambut baik laporan studi bersama WHO-China dan menolak mempolitisasi studi asal, tambahnya.

"Ini adalah seruan dan suara keadilan yang sah dari komunitas internasional," kata juru bicara itu.