Petinggi Demokrat Jingkrak-Jingkrak Dengar PDIP Salahkan Jokowi, Akhirnya Siuman...

Diketahui sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 tiba di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown,” jelas Effendi Simbolon, seperti dilansir detikcom, Sabtu (31/7/2021).

“Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi,” katanya.

“Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujarnya lagi.

Baca Juga: Menohok Bos! Pasukan AHY Habis Dikata-katain Dewi PDIP, Ngaku Demokrat Partai Bersih, Tapi...

Menurutnya, Jokowi yang tak mau mengambil kebijakan lockdown ini bisa dianggap tidak patuh pada konstitusi.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun,” tegasnya.

“Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambung dia,

Selain itu, ia juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi Covid-19, yang dia anggap tidak penting bagi rakyat.

Menurut Effendi, implementasi ke lapangan jauh lebih penting.

“Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu. Nggak penting ditonton rakyat, sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu,” katanya.