Jokowi Seperti Menjilat Ludah Sendiri

Di samping itu mereka juga mengatakan Jokowi seolah meniadakan Komnas HAM.

“Presiden Jokowi seolah mengubur hidup-hidup KomnasHAM sebagai komisi negara yang menyusun temuan dan laporan pelanggaran HAM berat untuk dijadikan bahan laporan KKP. Karena tidak meminta pertimbangan KomnasHAM sebagai lembaga yang spesifik menangani kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur,” ungkapnya. 

Karenanya berdasarkan beberapa kritikan yang disampaikannya, PBHI mendesak pemerintah untuk:

Baca Juga: Sindiran Pedas untuk Novel 212 yang Ngarep Dampingi Anies di Pilpres 2024: Gayanya Selangit!

• Presiden Joko Widodo untuk mencabut penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres dan para pelaku yang terlibat pelanggaran HAM dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
• Presiden Joko Widodo untuk menjamin kewajibannya memenuhi hak-hak korban atas kebenaran (the right to know the truth), hak korban atas keadilan (the right to justice), dan hak korban atas reparasi (the right to reparation) sebagaimana dijamin oleh amanat konstitusi.
• Komnas HAM untuk menyatakan sikap secara formal terhadap penghargaan kepada Euciro Guiterres dan para pelaku pelanggaran HAM dan/atau kejahatan kemanusiaan oleh presiden Joko Widodo.