Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tolak IPO BUMN, Pekerja PLN-Pertamina Desak Presiden Jokowi Bertindak: 100% Harus Milik Negara!

Tolak IPO BUMN, Pekerja PLN-Pertamina Desak Presiden Jokowi Bertindak: 100% Harus Milik Negara! Kredit Foto: Panpel Webinar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Serikat Pekerja PT PLN Group, bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), kembali menyatakan sikap dengan menolak rencana Initial Public Offering (IPO) terhadap anak perusahaan BUMN bumn ini.

Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dengan tegas menolak segala bentuk upaya privatisasi anak usaha BUMN melalui mekanisme sub holding. Baca Juga: Mbak Puan Singgung Angka Kemiskinan yang Melonjak, 2 Digit Pak Jokowi... 2 Digit!

Karena hal itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatakalkan rencana olding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO. 

Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan ketahanan energi Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikatakan langsung secara virtual, Senin (16/8/2021).

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya,” ujarnya.

Lanjutnya, ia mengatakan SP PT PLN Group dan FSPPB, menyatakan abhwa pihaknya tetap mendukung pengelolaan aset vital bangsa untuk dikelola oleh negara.

"Terkait kepemilikannya juga tetap 100 persen milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia." tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga meningatkan rencana Holding dan Subholding serta IPO anak usaha BUMN menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik.

“Kalau ibarat rumah makan Padang, kami berupaya meramu di dapur, sehingga makanan yang disajikan di etalase rumah makan bisa terjangkau oleh pembeli. Tetapi ketika pembangkit mulai diprivatisasi atau diserahkan pada swasta, maka kami hanya menjual makanan orang lain,” ujar Abrar.

Sementara itu, Presiden FSPPB Arie Gumilar pihaknya juga melakukan upaya hukum untuk mengagalkan rencana  olding dan Subholding serta IPO.

“Karenanya pada hari ini, kami bersama saudara kami di PLN Group membuat pernyataan sikap bersama. Mudah-mudahan dengan pernyataan sikap bersama ini suara kami didengar oleh Pemerintah dan mendapat dukungan dari masyarakat,” tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: