Wajah Taliban yang Berbeda: Minta Dunia Percaya dengan Tindakannya

Kelompok ini juga menegaskan kembali bahwa mereka akan memberdayakan perempuan, tetapi di bawah batas-batas hukum syariah.

"Kami ingin dunia mempercayai kami," kata Zabihullah.

"Saya ingin meyakinkan semua rekan kami, apakah penerjemah atau mereka yang melakukan aktivitas militer atau warga sipil, semuanya telah diampuni, tidak ada yang akan mengalami perlakuan balas dendam," kata Zabihullah.

Ketika ditanya tentang status hak-hak perempuan dan kebebasan pers di bawah Taliban, Mujahid mengatakan baik perempuan dan media akan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariah.

"Imarah Islam berkomitmen untuk hak-hak perempuan di bawah hukum syariah," katanya.

"Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar," katanya.

"Perempuan akan sangat aktif dalam masyarakat ini tetapi dalam kerangka Islam. Kami menjamin semua hak mereka dalam batas-batas Islam," kata Zabihullah.

Saat didesak lebih jauh tentang isu perempuan dan penyusunan undang-undang tersebut, Zabihullah mengatakan aturan itu akan menjadi lebih jelas setelah sebuah pemerintahan terbentuk.

Negara-negara lain tidak akan mengakui Taliban

Pada jam yang sama dengan konferensi pers, Wakil Presiden Amrullah Saleh mempertaruhkan klaimnya sebagai penjabat presiden, dengan mengatakan bahwa di bawah konstitusi Afghanistan, jika presiden melarikan diri, seperti yang dilakukan mantan presiden Ashraf Ghani, maka Wakil Presiden menjadi penjabat presiden atau presiden sementara.

"Saya saat ini berada di dalam negara saya dan saya adalah presiden sementara yang sah," cuitannya.

Mantan presiden Ashraf melarikan diri ke luar negeri ketika Taliban masuk dan mengatakan dia ingin menghindari pertumpahan darah, tetapi Saleh tetap bertahan di provinsi asalnya, Panjshir.

Pada hari Selasa, Kanada bergabung dengan daftar negara-negara yang tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan menyusul pengambilalihan Kabul oleh gerakan Islamis.

"Secara paksa, mereka telah mengambil alih dan menggantikan pemerintahan demokratis yang terpilih," kata Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.