Politisi Gerindra Usul ke Jokowi: Angkat Prabowo Subianto Jadi Komandan PPKM

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, diusulkan untuk memimpin pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai imbas penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Usulan itu disampaikan anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).

BHS menilai, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan PPKM yang dimulai sejak 3 Juli 2021. Dia mengusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Koordinator PPKM karena serangan Covid-19 erat hubungannya dengan pertahanan negara.

Baca Juga: Terungkap Siasat Prabowo Sering Memuji Jokowi, Ternyata Demi Ini...

"Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi, ada pemetaan masalah yang benar, termasuk cara mengatasi dan antisipasi yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan Covid-19 secara nasional," ujar BHS dalam keterangan tertulis diterima pada Jumat (20/8/2021).

Infrastruktur dimaksud bisa berupa rumah sakit dan peralatan kesehatan lainnya, seperti tabung oksigen dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien Covid-19. Karena tidak ada mitigasi bencana yang matang, terlihatlah pemerintah kewalahan saat terjadi lonjakan kasus positif beberapa waktu lalu.

"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan, perangkat negara kurang siap dalam menganalisis lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," ujar mantang anggota DPR RI tersebut.

Agar sejumlah kegagalan tidak terjadi lagi ke depan, alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memperkuat tim koordinator penanganan PPKM maupun Satgas COVID-19. BHS mengusulkan sejumlah nama agar masuk menjadi Koordinator pelaksana PPKM. Di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

BHS beralasan, Menteri Pertahanan sudah semestinya diserahi tanggung jawab ini karena serangan Covid-19 berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Yang itu, secara tidak langsung berpengaruh pada pertahanan negara.

"Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," jelas BHS.

"SDM itu nomor satu karena SDM aset terbesar dari pertahanan negara. Peralatan secanggih apapun, enggak bisa kalau tidak ada SDM-nya. Jadi, aset manusia nomor satu," tegas Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Jatim itu.

Selain Prabowo, BHS mengusulkan tiga nama lain untuk memperkuat tim PPKM, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena ia berhasil menurunkan angka kasus Covid-19 DKI Jakarta setelah penerapan PPKM Darurat pertama. Sementara, di provinsi lain di Pulau Jawa justru naik. BHS juga mengusulkan dua mantan Menteri Kesehatan agar masuk di tim PPKM, yakni Terawan dan Siti Fadilah Supari.