INDEF Kritik Model Belanja Anggaran Pemerintah Tak Beradaptasi dengan Situasi Pandemi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengkritik model belanja anggaran pemerintah yang ia pandang masih menggunakan sistem seperti saat sebelum pandemi. Padahal, ia menilai pengeluaran pemerintah merupakan aspek yang menjadi motor penggerak ekonomi negara.

"Yang menjadi permasalahan adalah pengeluaran pemerintah yang jadi motor penggerak itu ketika harus dibelanjakan modelnya sama dengan ketika kondisi normal. Jadi persetujuan, masuk dulu ke departemen, baru belanja," kata Aviliani dalam webinar Bappenas RI, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga: INDEF: Masyarakat Tetap Miskin meski Anggaran Belanja untuk Daerah Besar

Menurut Aviliani, hal itu menghambat pengeluaran pemerintah sehingga anggaran tidak digunakan secara maksimal. "Kalau kita perhatikan, pengeluaran pemerintah itu pasti hanya triwulan II dan III. Triwulan I dan IV itu lebih rendah," tuturnya.

Ia mengatakan seharusnya pemerintah dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran belanja pemerintah, terutama di masa pandemi seperti ini.

Pasalnya, tahun lalu anggaran belanja pemerintah tak terbelanjakan dengan baik. Masih ada anggaran lebih dari pagu yang ditetapkan. Aviliani mengatakan apabila kondisi tersebut terus berlangsung hingga 2022, dana pemerintah tak bisa digunakan sebagai motor penggerak.

"Tahun lalu itu saja terjadi kelebihan budget, tidak terbelanjakan dengan baik. Artinya, uangnya ada tapi belanjanya yang tidak bisa. Nah ini PR menurut saya," jelasnya.

Selain permasalahan tersebut, Aviliani menyampaikan beberapa aspek lain yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Misalnya, revisi pengalihan anggaran yang membutuhkan waktu lama. "Revisi saja butuh 2-3 bulan, akibatnya juga berpengaruh terhadap pengeluaran," tukasnya.

Kemudian, ada juga masalah pemberian stimulus yang tak sesuai dengan kebutuhan. Ia mencontohkan stimulus kredit bank yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit, namun kenyataannya tak banyak permintaan kredit yang datang.

"Akibatnya apa? Dananya nganggur, tidak bisa dipakai," imbuhnya.

Aviliani juga meyakini prioritas pengeluaran anggaran belanja pemerintah juga masih butuh perbaikan. Pasalnya, anggaran paling besar bukan ditujukan untuk masyarakat, melainkan untuk membayar bunga utang. 

"Anggaran di kementerian-kementerian yang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi mungkin memang perlu diperbaiki sistem dalam penganggaran agar lebih banyak porsi kepada publik," ungkapnya.