Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, anggaran belanja negara yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat daerah. Padahal, anggaran untuk daerah dinilai sudah sangat besar, yakni Rp794,48 triliun.
"Problem utamanya adalah bagaimana anggaran itu, dengan adanya otonomi, mengurangi kemiskinan. Yang terjadi justru kemiskinan itu nggak turun," kata Aviliani dalam webinar Bappenas RI, Jumat (20/8/2021).
Baca Juga: INDEF Nilai Perbaikan Data Bantuan Sosial Jadi Kunci untuk Tingkatkan Konsumsi Masyarakat
Kemudian, Aviliani menyoroti pembangunan infrastruktur di daerah yang ia nilai bagus justru bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang tetap terjebak dalam kondisi kemiskinan. Ia menilai hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah.
Pasalnya, Aviliani meyakini akan terjadi dampak berbahaya apabila kondisi tersebut terus berlanjut. "Karena sekarang bahayanya adalah anggaran makin besar yang dikeluarkan, tetapi jujur saja, integrasi antardaerah tidak terjadi," ungkapnya.
Malahan, Aviliani melihat terjadinya ego-sektoral yang membuat biaya menjadi makin mahal, efisiensi tidak terjadi, serta tidak adanya daya saing.
"Oleh karena itu, sistem pembangunan ke depan, menurut saya, tidak bisa dilepas walaupun otonomi. Tetap harus terintegrasi dengan pusat. Itu adalah tugas Bappenas," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum
