Melihat Bitung dan Kupang Atasi Ketimpangan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi COVID-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara  mengatakan, penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan melakukan pembatasan mobilitas. Hubungan antara tingkat mobilitas dan penularan sudah terbukti secara empiris melalui data yang dikumpulkan dari Google mobility.

Namun, pada sisi lain pembatasan mobilitas akan menurunkan kegiatan ekonomi, konsumsi dan investasi. Dalam kondisi seperti ini, maka yang menjadi bumper perekonomian adalah belanja pemerintah pusat dan daerah agar program kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan kepada UMKM dapat tetap berjalan. Disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebangsaan dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi COVID-19 Khususnya di Wilayah Indonesia Timur, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Baca Juga: Pentingnya Satgas COVID-19 di Sekolah untuk Kawal Penerapan Protokol Kesehatan

Dalam Webinar yang diprakarsai Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (LPEKD) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), selain Wamenkeu Prof. Suahasil Nazara hadir juga sebagai pembicara, masing-masing Ir. Maurits Mantiri, MM (Wali Kota Bitung yang juga selaku Wakil Ketua Umum DPP PIKI), Dr. Jefirstson R. Riwu Kore (Wali Kota Kupang), dan Jackwin Simbolon, PhD (Ketua LPEKD PIKI).

Menurut Suahasil Nazara, belanja pemerintah harus tepat sasaran, didukung dengan data yang akurat, dan diawasi bersama pelaksanaannya. “Disinilah peran serta pemerintah daerah dapat diharapkan untuk refocusing anggaran dengan memprioritaskan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dan menunda belanja yang kurang prioritas,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemerintah terbuka untuk terus berdiskusi untuk mencari formula terbaik baik dari segi cara alokasi, penyaluran, maupun pengawasannya, karena memang setiap masa dan wilayah akan berbeda treatment-nya.

APBN 2022 akan tetap mendorong vaksinasi, kesehatan, dan pemulihan ekonomi melalui APBN yang fleksibel dan responsif terhadap pandemi. Pemerintah merencanakan penyehatan APBN agar pada tahun 2023 defisit APBN kembali di bawah 3% dari PDB, yang hanya bisa terjadi jika perekonomian sudah berjalan dan kita telah berdamai dengan pandemi.

Sementara Ketua Umum DPP PIKI, Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., MSi, saat menyampaikan welcome speech, menegaskan bahwa DPP PIKI melalui LPEKD memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. 

Data menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan dari beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur cukup memprihatinkan.