Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dipolisikan Moeldoko, ICW: Di Lingkar Istana Mestinya Bijak Tanggapi Kritik

Dipolisikan Moeldoko, ICW: Di Lingkar Istana Mestinya Bijak Tanggapi Kritik Kredit Foto: Instagram/Moeldoko
Warta Ekonomi -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan pelaporan ke polisi yang dilayangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Pelaporan itu dilakukan lantaran dirinya dikait-kaitkan dengan produsen obat Ivermectin yaitu PT Harsen Laboratories.

"Bagi ICW, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu. Jadi, silahkan saja jika Moeldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum," ujar tim kuasa hukum ICW Muhammad Isnur lewat keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu menyebut, hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Moeldoko Mau Lapor Polisi, ICW Tak Gentar: Silakan Saja!

Mestinya, kata dia, Moeldoko yang berada di lingkar dalam Istana bijak dalam menanggapi kritik. "Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW," sebut Isnur.

Ia berujar, ICW sudah menjelaskan berulang kali bahwa pihaknya tidak menuding pihak tertentu, terutama Moeldoko terkait peredaran Ivermectin.

Dalam penelitian berjudul "Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis", ditekankan Isnur, ICW selalu menggunakan kata "indikasi" dan "dugaan".

Hal itu pun sudah dijelaskan pada pihak Moeldoko melalui tiga kali surat balasan atas surat somasi yang dilayangkan pada kliennya.

"Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal atau individu," beber Isnur.

Dia menerangkan, ICW telah menyampaikan bahwa informasi tentang kerja sama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Perkasa terkait ekspor beras itu merupakan misinformasi.

"Khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut," bebernya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: