Pelibatan Swasta Dapat Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus menggalakkan vaksinasi untuk mencapai herd immunity terhadap Covid-19. Namun, program vaksinasi nasional sebaiknya juga mulai disiapkan sebagai antisipasi jangka panjang terhadap pandemi dengan melibatkan sektor swasta secara lebih mendalam demi mengurangi beban APBN yang tidak dirancang untuk belanja darurat secara terus menerus.

"Sektor swasta memiliki kapasitas untuk mengisi kesenjangan distribusi yang saat ini menghambat kampanye vaksinasi di Indonesia. Sektor swasta juga dapat menyediakan sumber pembiayaan alternatif sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber dayanya untuk program lain," jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta.

Baca Juga: Gandeng Unair, OJK Gelar Vaksinasi di Surabaya

Keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk strategi ini karena sumber daya mereka dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi beban sumber daya pemerintah. Pelibatan swasta akan memungkinkan pemerintah untuk memfokuskan kinerjanya pada intervensi lain yang sama pentingnya dalam penanganan pandemi ini, seperti meningkatkan komunikasi publik dan meningkatkan kapasitas pengujian, penelusuran, dan perawatan.

Sumber daya sektor swasta juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan di berbagai mata rantai pasokan vaksin. Jaringan rumah sakit swasta yang luas sangat diperlukan untuk upaya pemantauan dan pemeliharaan kekebalan. Keterbatasan jaringan cold chain atau rantai dingin di daerah terpencil dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi energi terbarukan yang merupakan inovasi sektor swasta.

Terbatasnya pasokan vaksin global juga mengharuskan Indonesia untuk mulai memikirkan strategi vaksinasi yang berfokus kepada pertahanan, tidak hanya pada kecepatan saja.

Secara nasional, herd immunity bukan hanya perlu dicapai secepat mungkin, melainkan juga semerata mungkin. Kekebalan bisa memudar, jadi daerah yang mencapai herd immunity lebih cepat berisiko kembali terancam bila penularan masih marak di daerah tetangga.

Penelitian CIPS merekomendasikan kemitraan publik-swasta dalam vaksinasi yang berfokus kepada persiapan untuk perlawanan panjang terhadap pandemi. Di tengah-tengah kelangkaan stok vaksin global dan kesulitan distribusi domestik, pemerintah harus terus berupaya menstabilkan pasokan sementara sektor swasta bisa diajak untuk usaha memperluas akses vaksin di dalam negeri untuk menjaga kekebalan populasi.

Ada beberapa area di mana keterlibatan swasta yang lebih dalam perlu segera dieksplorasi. Andree menjelaskan, fokus pada tenaga kesehatan sangat penting karena mereka termasuk yang pertama divaksinasi di Indonesia dan karenanya mereka akan mengalami pelemahan antibodi lebih dulu. Hal ini menjadi risiko yang serius jika pandemi berkepanjangan.

Karena sebagian besar rumah sakit di Indonesia dioperasikan oleh swasta, Kementerian Kesehatan harus bekerja sama dengan mereka untuk memantau dan menjaga kekebalan populasi staf mereka. Jika vaksinasi booster Covid-19 diperlukan, pengadaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya sebaiknya ditangani langsung oleh rumah sakit tersebut.

Mengizinkan rumah sakit mencari vaksin sendiri juga bisa membantu membuka jalur pasokan baru dan membantu mereka mempersiapkan rantai pasok vaksin Covid-19 mereka untuk menghadapi saat ketika masyarakat umum harus divaksinasi ulang.

Andree mengatakan selain mendorong investasi swasta dalam produksi vaksin, Indonesia juga perlu mendiversifikasi kapasitas produksi vaksinnya untuk mengurangi risiko disrupsi dan ketergantungan pada satu produsen. Kementerian Investasi harus mulai mengidentifikasi hambatan regulasi yang menghentikan investor farmasi dari mendirikan fasilitas manufaktur mereka di dalam negeri, terutama untuk vaksin.

Kalbe Farma yang sekarang sedang mengembangkan vaksin Covid-19 bersama perusahaan bioteknologi Korea Selatan dapat menjadi test case pertama untuk upaya ini. Membantu Kalbe Farma merealisasikan investasi manufaktur vaksinnya akan meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri, mengurangi risiko gangguan, dan membantu regulator mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi Indonesia yang lebih luas dalam rantai nilai global farmasi.