Ditengah Krisis Politik dan Ekonomi: Pemerintah Nigeria Bentuk Unit Fintech untuk Pelajari Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada tahun 2021, lembaga keuangan yang beroperasi di Nigeria telah menjadi subjek tindakan keras pemerintah terhadap cryptocurrency, hal ini dimulai dengan larangan pada Februari terhadap pemberi pinjaman yang menyediakan layanan untuk pertukaran kripto oleh bank sentral.

Dengan sebagian besar pasar kripto Nigeria peer-to-peer karena kebutuhan, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) sekarang memiliki tujuan untuk memperkenalkan peraturan yang dapat mengatur industri dan menawarkan perlindungan yang lebih baik kepada investor.

Baca Juga: Ahli strategi Komoditas Bloomberg Sebut Cryptocurrency Tengah Bersiap Jadi Aset Cadangan Global

Menurut laporan pada 2 September, SEC telah membentuk divisi fintech khusus yang bertugas mempelajari investasi dan produk kripto dan blockchain – pengetahuan yang kemudian dapat disusun ke dalam kerangka peraturan kripto di masa depan.

Direktur Jenderal Lamido Yuguda mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa agensi tersebut “melihat pasar ini dengan cermat untuk melihat bagaimana kami dapat mengeluarkan peraturan yang akan membantu investor melindungi investasi mereka di blockchain.”

SEC Nigeria, yang mengatakan bahwa semua aset kripto "adalah sekuritas, kecuali terbukti sebaliknya," hanya akan dapat membuat kerangka peraturan jika kripto diintegrasikan kembali ke dalam sistem perbankan negara itu. SEC Nigeria juga dilaporkan sedang mencari perusahaan fintech untuk menjalin kerjasama agar memperkuat pasar domestik untuk sekuritas guna mencegah pelarian modal, yang terus melanda di berbagai sektor.

Pengecualian kripto dari saluran perbankan tidak mengurangi antusiasme untuk kelas aset. Sebaliknya, dalam satu tahun yang penuh dengan krisis politik dan ekonomi, termasuk represi sosial dan ekonomi dan inflasi yang merajalela, justru adopsi kripto terus tumbuh di Nigeria.

Bank Sentral Nigeria (CBN) juga bermitra dengan perusahaan fintech yang berbasis di Barbados sebagai mitra teknis untuk mata uang digital e-naira yang diusulkan, yang mengeluarkan pedoman awal pada bulan Agustus.

Pada pertemuan Komite Kebijakan Moneter negara itu di Abuja pada musim semi ini, Gubernur CBN Godwin Emefiele menyatakan keyakinannya bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) pada akhirnya akan legal di negara tersebut. Tetapi ia menekankan bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencegah kripto digunakan. Hal ini dilakukan untuk memblokir pembiayaan kegiatan terlarang.