Menteri Investasi Dukung Pembangunan dari Hulu Demi SDA yang Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya mendukung pengembangan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimulai dari hulu demi terjadinya proses yang berkelanjutan.

Salah satu contoh yang ia lakukan adalah dengan membangun pabrik baterai untuk mengembangkan produk baterai mobil yang menggunakan bahan baku nikel.

Baca Juga: Menteri Investasi Jamin Akan Libatkan Masyarakat Daerah dadi Pelaku Aktif Pembangunan Ekonomi

"Nikel ini dijadikan bahan baku untuk membangun baterai mobil. Kebetulan dunia sekarang sedang meninggalkan fosil untuk masuk ke energi terbarukan. Nah cadangan nikel di dunia itu 20% ada di Indonesia. Jadi, sekarang kita ingin Indonesia harus menjadi salah satu negara produsen terbesar untuk pembangunan baterai mobil," jelas Bahlil dalam webinar INDEF, Rabu (8/9/2021).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) itu menjelaskan langkah ini diambil dalam rangka mengadopsi cara berpikir bagaimana dapat memanfaatkan nilai tambah sepenuhnya.

"Ini adalah strategi agar SDA kita tidak kita kirim hanya berbentuk mentah. Kalau kita kirim dalam bentuk mentah, ini mengirim tanah air. Bukan lagi mengirim sesuatu yang menjadi produk hilirnya," tegas Bahlil.

Ia mengakui upaya tersebut tak mudah untuk dilakukan. Namun, ini merupakan salah satu langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan perintah Presiden Joko Widodo terkait transformasi ekonomi.

"Ini salah satu indikatornya menurut kami adalah bagaimana bisa memberikan nilai tambah dengan instrumen industrialisasi," katanya.

Selain itu, Bahlil juga memastikan akan memprioritaskan masyarakat Indonesia dalam hal tenaga kerja dalam upaya-upaya tersebut. Ia menekankan tujuan dari investasi adalah bagaimana investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

"Tidak akan pernah saya tolerir untuk membuat kesepahaman dengan investor untuk membuka lapangan pekerja asing yang tidak memenuhi syarat. Kita hanya memberika kepala hal-hal yang [sesuai] menurut Undang-Undang, seperti pada kualifikasi tertentu, pada jabatan tertentu, dan yang lainnya harus tetap diprioritaskan kepada rakyat bangsa dan negara," ujarnya.