Camkan Baik-baik! Sampai Detik Ini, Jokowi Tak Tergoda Jabatan 3 Periode

Warta Ekonomi -

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih belum padam, meskipun Istana sudah berkali-kali membantahnya. Bahkan, di akhir pekan saja, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman masih sibuk meladeni soal urusan tersebut. Kata dia, sampai detik ini, sikap Presiden Jokowi masih sama, tetap tak mau 3 periode.

Diskusi yang diikuti Fadjroel itu, bertajuk “Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?” Diskusi yang digelar secara virtual itu, menghadirkan beberapa narasumber dari politisi hingga akademisi. Yakni, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, dan Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar.

Diskusi membicarakan soal wacana amandemen UUD 1945 yang muncul jelang Sidang Tahunan MPR, pada pertengahan Agustus lalu. Wacana yang awalnya hanya bicara soal perlunya memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), akhirnya menghidupkan kembali isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Megawati Tolak Jokowi 3 Periode, HNW: Kalau PDIP Tak Dukung, Ya Selesai...

Sampai kini, isu tersebut terus menggelinding, karena ada saja pihak-pihak tertentu yang memancing dan mendorong ide tersebut. Sebagian di antaranya dilantangkan oleh para pendukung Jokowi seperti M Qodari dari lembaga survei Indo Barometer, dan teranyar disuarakan bos relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer.

Dalam diskusi tersebut, Fadjroel kembali sibuk menangkis isu liar yang berkembang soal amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kata dia, urusan amandemen bukan wilayah eksekutif.

Jadi, silakan saja kalau MPR memang mau amandemen isinya, termasuk memasukkan PPHN. Pemerintah tak ada urusan dan tak akan mencampuri urusan MPR, mengingat itu bukan kewenangan eksekutif.

Nah, soal perpanjangan masa jabatan presiden, Fadjroel bilang, Jokowi sudah beberapa kali mengomentari soal ini. Sikap Jokowi tegak lurus dengan konstitusi, yaitu masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kata dia, Jokowi menolak wacana 3 periode karena mengetahui pentingnya proses regenerasi kepemimpinan dan menghormati agenda reformasi.

“Menurut saya (sikap Jokowi), sudah clear banget,” tegas Fadjroel.

Meski begitu, Fadjroel mengetahui isu tersebut masih saja bergulir, karena ada yang mendorongnya. Antara lain oleh pendukung Jokowi. Kata dia, Istana tak bisa melarang karena menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga.

Namun, lanjut dia, saat ini, wacana tersebut sudah mereda, karena ada beberapa pihak yang dulu mendorong isu tersebut, sudah tobat.

Fadjroel berharap, sikap tegas Jokowi itu diikuti pendukungnya dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

“Saya harap, pendukung beliau setia tegak lurus terhadap apa sikap politik beliau,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengakui, sebenarnya isu perpanjangan jabatan presiden 3 periode sudah selesai. Mengingat, Jokowi sendiri sudah berkali-kali menolak usulan tersebut. Namun, persoalannya, kata dia, masih ada sekelompok kecil mayarakat yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Bahkan, ada yang sampai mengkampanyekan presiden tiga periode.

“Faktanya memang ada yang mengkampanyekan,” kata Gus Jazil, begitu dia disapa.

Waketum PKB itu menilai, konstitusi sudah tegas mengatur soal masa jabatan presiden maksimal dua periode. Sampai sekarang, dia juga menegaskan, MPR tidak pernah membahas soal itu. Tak ada satu pun fraksi yang mau membahas soal 3 periode.

Baca Juga: Bodo Amat Sama Moeldoko, Jokowi Respect ke AHY dan Partai Demokrat

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid menyampaikan hal serupa. Kalau wacana 3 periode mau dipaksakan, kata dia, akan sulit terealisasi. Sebab, berdasarkan kalkulasi politik, hampir semua partai di Senayan, menolak usulan tersebut. Termasuk PDIP, sebagai partai pemenang pemilu.

“Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah, selesailah,” ujar Hidayat.

Lagian, kata dia, parpol-parpol lain juga sudah mulai bersiap menghadapi pilpres 2024. Ini bisa dilihat dari masifnya pemasangan baliho di berbagai daerah oleh para tokoh parpol. Mulai dari baliho milik tokoh PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB, hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Selain parpol, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga sudah menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden tidak dibenarkan. “Jadi, ini rasa-rasanya semakin sulit lagi,” analisis politisi PKS itu.

Namun, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, publik masih meragukan sikap para politisi soal 3 periode. Kata dia, saat ini mungkin saja ngomong tidak. Tapi, ke depan tak ada jaminan. Apalagi kalau melihat riwayat Undang-Undang tentang KPK yang digeber dalam waktu singkat.

Menurut dia, untuk menghilangkan keraguan publik itu, Jokowi mesti menegaskan kembali sikapnya. Jawaban yang disampaikan Fadjroel soal amandemen urusan MPR, itu sudah diketahui publik. Tak ada penegasan dalam pernyataan tersebut.

Menurut dia, akan berbeda kalau pernyataan Jokowi seperti yang disampaikan mantan Presiden AS, Barack Obama. Saat itu, kata dia, ada politisi yang mencoba menawari tiga periode. Jawaban Obama saat itu luar biasa dan jadi populer. Obama menyatakan, saya tidak akan mengkhianati konstitusi dan ini saatnya saya kembali ke keluarga, saya cukup dua periode’.

“Maksud saya perlu pernyataan yang begitu,” pungkasnya.