Hubungan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria lagi dikorek-korek PDIP. Keduanya dituding nggak mesra lagi gara-gara beda pendapat soal sanksi untuk Cafe Holywings yang melanggar PPKM. Benarkah Anies-Riza nggak mesra? Ah, warganet banyak yang nggak percaya.
Kerumunan yang terjadi di Cafe Holywings, Minggu (5/9) dini hari, banyak mendapat sorotan. Banyak pihak yang mendesak, agar cafe yang terletak di daerah Kemang, Jakarta Selatan itu, dijatuhi sanksi berat. Mengingat, kerumunan terjadi di saat Jakarta masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
Selain didenda Rp 50 juta, Holywings dipastikan dijatuhi sanksi berat. Yakni, tidak boleh beroperasi. Namun, sampai kapan akan ditutup, pernyataan Anies dan Riza terlihat berbeda.
Baca Juga: Camkan Baik-baik! Sampai Detik Ini, Jokowi Tak Tergoda Jabatan 3 Periode
Anies bilang, penutupan Holywings hingga pandemi selesai. Tujuannya, agar masyarakat dan tempat hiburan lainnya, taat protokol kesehatan.
“Itu tidak akan dibiarkan, dan ditutup sampai pandemi selesai. Makanya, saya katakan, ini pesan bagi semuanya,” tegas Anies.
Namun, Riza memberikan pernyataan berbeda. Kata dia, penutupan Holywings hanya sementara.
“Bukan sampai pandemi selesai. Sampai PPKM selesai. Kalau pandemi, bisa bertahun-tahun,” kata Riza.
Ia memastikan, penutupan operasional Holywings sudah diputuskan hingga PPKM dicabut oleh pemerintah pusat. Sanksi itulah yang tertulis dalam keputusan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada pihak Holywings.
“Kemarin kan tulisan (keputusan) di situ sudah jelas, selama PPKM,” tutur politisi Gerindra ini.
Menanggapi perbedaan pernyataan antara Anies dan Riza ini, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak lantas melemparkan isu keretakan antara gubernur dan wagub. Kata dia, komunikasi di antara mereka tidak jalan. Padahal, hal seperti ini bisa diselesaikan melalui rapat-rapat pimpinan di Pemprov DKI.
“Ini kan tidak bagus juga akibatnya kepada masyarakat. Menurut saya, itu harus diperbaiki. Paling tidak, gubernur dan wakil gubernur harus ada rapat evaluasi,” kritiknya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti