Menyelami Korupsi Massal Afghanistan dan Kemenangan Taliban

Jutawan baru

Beberapa jutawan Afghanistan awalnya penerjemah untuk militer AS. Sering kali kesetiaan mereka satu-satunya kriteria untuk mendapatkan kontrak-kontrak pertahanan itu.

Salah satunya Fahim Hashimy, seorang guru bahasa Inggris di Kabul saat 11 September 2001. Ia dipekerjakan sebagai penerjemah ketika tentara AS tiba. Lalu ia mendirikan perusahaan pemasok barang-barang dan bahan bakar ke pangkalan militer.

Baca Juga: Heboh Taliban Bersantai di Rumah Mewah Milik Panglima Perang Afghanistan

Hari ini perusahaannya Hashimy Group telah menjadi konglomerat besar yang memiliki stasiun televisi, pabrik-pabrik, investasi real estate, perusahaan truk dan maskapai pesawat kecil, yang semuanya berada di Afghanistan. Tetapi Hashimy tidak malu mengatakan korupsi yang membuat pemerintah Afghanistan ambruk.

"Garis bawahnya korupsi adalah masalah terbesar yang kami miliki, saya pikir korupsi tidak hanya menyebabkan dampak negatif pada bisnis, tapi juga berhubungan langsung dengan ketidakamanan," katanya pada National Public Radio pada 2013 lalu.

Jutawan 9/11 lainnya Hikmatullah Shadman juga bermula sebagai penerjemah bagi tentara AS. Pada tahun 2007 setelah lima tahun menjadi penerjemah, Shadman menyewa truk dan mulai mengirim bahan bakar dan pasokan barang ke pangkalan AS.

CNBC melaporkan pada 2009 perusahaannya mendapat kontrak dengan Departemen Pertahanan AS sebesar 45 juta dolar AS. Dari 2007 hingga 2012 perusahaan pengiriman barang dengan truk milik Shadman sudah mendapatkan kontrak senilai 167 juta dolar AS dari pemerintah AS.  

Pada 2012 Departemen Kehakiman AS menuduh Shadman menyogok tentara AS dan pemerintah Afghanistan untuk mendapatkan kontrak. Ia juga dituduh membengkakan tagihan dan mengajukan tagihan atas kontrak yang tidak pernah dikerjakan.

Tapi tidak hanya orang Afghanistan yang melanggar kontrak dengan pemerintah AS di Afghanistan. Pada tahun 2014 perusahaan Belanda, Supreme Group dinyatakan bersalah atas kasus penipuan.

Namun laporan yang dirilis pekan ini mengatakan 'sebagian besar penipuan kontrak dan korupsi di Afghanistan tidak dilaporkan dan tidak dihukum.'