PDIP Tolak Jokowi 3 Periode, Hasto Bawa-bawa Campur Tangan Yang di Atas

Meski Presiden Jokowi kadernya, PDIP menolak tegas Jokowi 3 periode dan masa jabatannya diperpanjang. PDIP ingin adanya estafet kepemimpinan.

Hal tersebut ditegaskan Hasto, kemarin. Menurut Hasto, PDIP hanya mendukung usulan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amandemen.

“Tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan,” tegas Hasto.

Baca Juga: Sekjen PDIP Blak-blakan: Megawati Memohon Petunjuk Tuhan...

Meski Jokowi merupakan pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner, pekerjaan rumah PDIP bukan soal sosok. Melainkan estafet pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi. “Instrumennya melalui haluan negara,” ujarnya

Hasto mencontohkan, jejak sejarah abad ketujuh. Yakni pembangunan Candi Borobudur. Monumen bersejarah itu menghabiskan waktu 100 tahun dalam proses pembangunannya. Bercermin dari hal ini, PDIP ingin pembangunan negara berkelanjutan.

“Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan. Maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” ujar politikus kelahiran Yogyakarta 55 tahun silam ini.

Terkait capres 2024, Hasto mengatakan, PDIP belum membahas siapa yang akan diusung sebagai capres. Alasannya, karena masih fokus pada penanganan pandemi.

Lagipula, soal capres, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati akan memilih pemimpin nasional lewat kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDIP selalu ada campur tangan ‘yang di atas’. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan,” cetus Hasto.

Penolakan Jokowi 3 periode juga datang relawan Jokowi Mania alias JoMan. Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer menyebut wacana presiden 3 periode sudah tak relevan. Jika Jokowi mengamini usul perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden 3 periode, pihaknya akan melawan.

“Kalau Jokowi mengaminkan gagasan 3 peirode, lawannya ya kita. Beliau sadar dan paham akan itu. Jokowi tidak mau mengecewakan pendukung soal kekuasaan. Beliau teruji tidak haus kekuasaan,” kata pria yang akrab disapa Noel di Surabaya, kemarin.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada pembahasan jabatan 3 periode dalam rencana amandemen UUD 1945.

“Kecil kemungkinan ada penumpang gelap. Merubah pasal 7 terkait periodesasi, karena mekanismenya diatur ketat di dalam pasal 37 UUD 1945,”ujar Bamsoet.

Menurut dia, amandemen hanya membahas keberadaan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sangat mendasar dan mendesak untuk menjadi bintang panduan arah dan strategi pembangunan nasional.

Presiden Jokowi sendiri sudah berulang-ulang kali menolak presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. “Saya kan sudah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi?” kata dia.

Bagaimana tanggapan pengamat? Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengapresiasi, sikap PDIP yang menolak jabatan presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, sikap tegas PDIP bisa meredam wacana usulan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya sebagai partai pendukung utama Jokowi, PDIP juga partai terbesar.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan, dengan adanya penolakan Jokowi dan PDIP, isu perpanjangan masa jabatan presiden harus ditutup.

“Ya, ini (wacana perpanjangan masa jabatan presiden) harus ditutup buku. Yang mesti menutup adalah Ketua MPR dan seluruh ketua parpol,” kata Hendri.

Baca Juga: Ada Nama Ganjar dan Puan, Capres Jagoan PDIP Masih Tunggu Petunjuk yang Maha Kuasa

Lalu apa tanggapan komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) yang mendukung Jokowi 3 Periode? Penasehat JokPro M Qodari tidak ambil pusing sikap PDIP. Karena JokPro hanya menyampaikan gagasan di masyarakat. Ia juga percaya bahwa gagasan yang dibawa sebenarnya ada di benak masyarakat.

Alasan Jokpro mendukung Jokowi 3 periode sangat untuk menghindari ancaman polarisasi. Belajar dari pengalaman di Amerika Serikat dan Afghanistan bahwa pembelahan di masyarakat sangat berbahaya.