Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Presiden Tiga Periode, ICMI Jabar: Kaji Ulang Amandemen UUD 45

Soal Presiden Tiga Periode, ICMI Jabar: Kaji Ulang Amandemen UUD 45 Kredit Foto: Rahmat Saepulloh

Najib mengungkapkan pemulihan bidang tersebut sangat penting mengingat pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada masyarakat. Apalagi tujuan utama negara adalah melindung segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan masyarakat umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Tentunya kepentingan masyarakat yang harus didahulukan, apapun wacananya dan kebijakannya. Apalagi dampak pandemi berdampak kepada krisis kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Banyak perusahaan yang bangkrut, dan pengangguran pun meningkat," jelasnya. 

Adapun  Ketua Kelompok / Fraksi DPD RI di MPR, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini pihaknya melakukan diskusi terkait dengan rencana amandemen UUD 45 bersama dengan ICMI Jabar. 

"Kita ingin dapat wawasan terkait dengan wacana amandemen, ini kita diskusikan, sekaligus membicarakan hal hal lain terkait amandemen, seperti tentang 3 periode presiden,  perpanjangan masa jabatan selama 3 tahun karena pandemi. Kedua ini sangat lemah karena bertentangan dengan perjuangan reformasi," jelasnya.

Selain itu, terkait dengan menghidupkan kembali PPHN. Menurutnya ini sangat penting agar menjadi panduan pemerintah dalam pembangunan.  

"Terkait PPHN, ada yang berpendapat ini sangat penting, karena presiden kalau tidak diberikan wawasan tentang haluan negara maka pembangunan kita nanti bisa tidak berkesinambungan bahkan khawatir bisa sporadis," ungkapnya.

Menurutnya, berbagai kebijakan pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah dinilai kurang tepat.

Oleh karena itulah, lanjutnya, saat ini pihaknya menampung dan melakukan diskusi dengan jajaran di ICMI Jabar untuk mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat.

"Berbagai kebijakan itu, Misalnya tiba-tiba memindahkan ibu kota, apa kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, lalu tiba tiba tambah hutang untuk pembangunan jalan tol, tapi setelah dibangun tol nya tidak efektif dan dijual dengan harga murah, seperti ruas tol di medan, investasinya 1,4 triliun, lalu dijual 800 miliar, tekorkan, karena tidak didasai haluan negara," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: