Berpenduduk Muslim Terbesar, Sertifikasi Halal Indonesia Masih Tertinggal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisaris Utama PT Nusantara Global Anugerah Pratama (NUGAP), Eman Suryaman mengungkapkan program sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan devisa negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dinilainya berhasil di negara-negara tetangga yang dominan berpenduduk mayoritas non muslim dan penduduk minoritas muslim seperti Jepang, Korea, dan Singapura.

Baca Juga: Genjot Sertifikasi Halal Pelaku Usaha, Sucofindo Sebut Gunakan Laboratorium Tercanggih di Indonesia

“Dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru harus lebih dibandingkan negara lain. Karena itu perlu memandang, perlu dengan kerja sama Sucofindo untuk mendukung masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung program halal di Indonesia,” ujar pria yang juga Ketua Umum Persaudaraan Pengusaha Muslim Nusantara, saat ditemui Warta Ekonomi usai penandatangan MoU antara PT Sucofindo dan PT NUGAP di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Eman mengatakan Indonesia yang memiliki penduduk bermayoritas penduduk muslim dinilainya memiliki potensi besar untuk memperluas sertifikasi halal di Indonesia. Salah satunya menurut pria yang juga Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), mengatakan saat ini jumlah anggota NU yang sudah terdaftar sebanyak 115 juta.

Ada pun teknis pelayanan sertifikasi halal tersebut nantinya dapat dilayani secara korporat, juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan pada sektor ultra mikro hingga pembiayaan yang tidak dibebankan kepada sektor ultra mikro. Sebab, sebanyak 70 persen warga Nahdliyin memiliki usaha menengah ke bawah.

Ia juga berharap sertifikasi halal juga dapat menyasar ke sektor hotel, pabrik, dan perumahan. Secara spesifik, PT Sucofindo juga dapat melakukan penilaian dan pemeriksaan terkait kelayakan hingga usia maksimal penggunaan barang.

“Kami mendukung sekali bagaimana produk halal tidak hanya di kalangan atas tapi juga kalangan bawah,” pungkasnya.