Mantan Pejabat BUMN Buka Utang Pemerintah Bukan untuk Rakyat, Tapi Rakyat Dipaksa Membayar

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjelaskan posisi utang publik yang ditarik untuk keperluan BUMN, pemerintah, hingga Bank Indonesia (BI) kini sudah setara dengan 40,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Utang Publik sekarang, itu utang BUMN ditambah utang pemerintah ditambah utang BI, mungkin mendekati sekitar Rp13 ribu triliun. PDB kita mungkin sekitar Rp 18 ribu triliun. Jadi mungkin utang kita sekitar 80 persen,” kata Said Didu dikutip dari RMOL Senin dini hari (4/10).

Said Didu melihat utang pemerintah sampai sekarang mendekati Rp 6.700 triliun. Dia memperkirakan, hingga akhir tahun 2021 ini utang pemerintah menjadi sekitar Rp7.000 triliun.

"7.000 triliun itu peningkatan sejak 2014 dari Rp 2.700 triliun menjadi Rp 7 ribu triliun. Jadi lebih Rp 4 ribu triliun tambahannya. Sementara penerimaan negara hampir stagnan, itu hanya sekitar Rp1.500–Rp 1.600 triliun. Dan penerimaan pajak stagnan di Rp1.200 – Rp 1.300 triliun,” sambungnya.

Ia menambahkan uang besar yang ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini tidak dirasakan secara merata manfaatnya oleh masyarakat.

Karena dia melihat, utang yang ditarik pemerintah hanya digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang hanya dinikmati segelintir orang. Sementara, uang yang dipakai untuk membayar utang berasal dari dompet seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau dulu kita membayar pajak untuk perbaikan irigasi, jalan, gedung SD, penambahan Puskesmas. Kalau sekarang ini dipakai bayar utang. Lalu utang dipakai apa? Di depan mata kita itu dipakai untuk proyek mercusuar yang tidak semua rakyat menikmati. Tol, bandara, pelabuhan itu tidak semua menikmati tapi semua rakyat membayar (pajak),” demikian Said.