Negara-negara Barat Merespons Kudeta Militer Atas Pemerintahan Sudan

Pengambilalihan kekuasaan atau kudeta atas pemerintah Sudan mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya.

AS, Inggris, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Estonia meminta pertemuan darurat tertutup Dewan Keamanan PBB pada Selasa untuk membahas Sudan, kata para diplomat.

Baca Juga: Sudan Kudeta, Pemerintahan Bubar Usai PM Ditangkap, Kepala Militer: Angkatan Bersenjata Bereskan...

Presiden Joe Biden diberi pengarahan tentang Sudan di pagi hari, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre. Dia menambahkan bahwa AS "sangat khawatir dengan laporan pengambilalihan militer" dan menyerukan pembebasan segera perdana menteri dan pejabat lainnya.

"Tindakan hari ini sangat bertentangan dengan keinginan rakyat Sudan dan aspirasi mereka untuk perdamaian, kebebasan dan keadilan," kata Jean-Pierre, dikutip laman Associated Press, Selasa (26/10.2021).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres “mengutuk keras kudeta militer yang sedang berlangsung di Khartoum dan semua tindakan yang dapat membahayakan transisi dan stabilitas politik Sudan,” kata juru bicaranya, juru bicara Stéphane Dujarric.

Guterres juga menyerukan pembebasan pejabat pemerintah, kata juru bicara itu, seperti yang dilakukan Uni Afrika. Kepala urusan luar negeri UE Joseph Borrell mentweet bahwa dia mengikuti peristiwa itu dengan "keprihatinan penuh."

Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa Sudan bisa tergelincir ke belakang, mendesak militer untuk membebaskan para pejabat, menarik diri dari jalan-jalan dan menyelesaikan perbedaan dengan pemerintah transisi melalui dialog.

Laporan pertama tentang kemungkinan pengambilalihan militer muncul sebelum fajar, dan Kementerian Penerangan kemudian mengkonfirmasinya, mengatakan Hamdok dan beberapa tokoh senior pemerintah telah ditangkap. Akses internet secara luas terganggu dan saluran berita negara memutar musik patriotik tradisional.

Di antara mereka yang ditahan adalah tokoh senior pemerintah dan pemimpin politik, termasuk menteri informasi dan industri, penasihat media untuk Hamdok dan gubernur negara bagian yang mencakup ibu kota, menurut pejabat senior militer dan pejabat lainnya. Keduanya berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk memberi pengarahan kepada media.

Setelah berita penangkapan menyebar, kelompok utama pro-demokrasi dan dua partai politik mengimbau masyarakat untuk turun ke jalan. Partai Komunis mendesak para pekerja untuk memprotes apa yang digambarkannya sebagai "kudeta militer penuh."