KPPU Wanti-wanti Supaya Tak Ada Praktik Monopoli Dalam Survei Tambang Nikel

Misal, apakah memang ketika surveyor mendaftar tapi dianggap tidak layak, dikalahkan, atau memang ada persekongkolan antar pelaku usaha, atau pelaku usaha dengan pihak lain. 

"Karena ini pengadaan jasa, sementara pelaku usaha banyak, kalau ada indikasi monopoli, diskriminasi, KPPU bisa inisiatif. Kalau tidak ada laporan, namun dianggap ini fenomena yang perlu diselesaikan, KPPU akan ambil perkara ini insiatif. Namun alangkah lebih baik ada laporan, sehingga tidak perlu ada rapat komisi. Dari laporan kemudian dikonfirmasi, jika ditemukan indikasi awal, KPPU go ahead, tidak peduli siapa yang terlibat, pelaku usahanya atau pihak lain," tegas Kodrat. 

Hanya saja, jika berdasar inisiatif KPPU, dalam melakukan penanganan, akan makan waktu dibandingkan ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan, merasa dikesampingkan tanpa alasan jelas, dan lebih baik lagi ada sanggahan tapi sanggahan itu tidak diterima. 

Ia pun mengingatkan, surveyor pun perlu taat pada aturan teknis yang dibuat. Jika tidak melakukan prosedur dan malah ditunjuk, maka kualitas pekerjaan juga bisa dikatakan tidak sesuai. 

"Berarti ada yang salah, kualitas pekerjaan tidak sesuai, masa digunakan terus.  KPPU akan mempelajari, istilahnya lakukan penyelidikan awal. Namun akan lebih baik ada pelaku yang dirugikan ajukan laporan, karena akan mempercepat. Ada indikasi yang bisa digunakan secara menyakinkan, sah secara hukum, oleh KPPU," tegas Kodrat. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan, tidak boleh ada surveyor yang diistimewakan, bahkan seharusnya semua surveyor mengikuti semua prosedur, metodologi survei hitungan kadar nikel sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Surveyor seharusnya punya standard prosedur tidak boleh asal potong kompas. Selisih hitung kadar nikel jelas merugikan negara karena pendapatan yang lebih kecil. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti secara serius," ujarnya.

"Harus dibuktikan selisih hitung itu dan apa penyebabnya. Kalau terjadi dikarenakan kong kalikong pengusaha tambang dengan surveyor, keduanya harus mendapatkan sanksi yan tegas. Kalau yang terjadi adalah kelalaian surveyor, maka surveyor harus disanksi termasuk sanksi dicabut izin operasi," tegas Piter. 

Menurut Piter, sengkarut hitungan kadar nikel ini sejatinya bisa dituntaskan jika ada sikap tegas pemerintah, terutama pada surveyor. Jika tak ada ketegasan, malah dibiarkan lama, maka negara dan pengusaha dirugikan. 

"Saya kira dalam hal ini solusinya hanya pada ketegasan saja. Pemerintah harus tegas terkait surveyor. Surveyor yang nakal harus disanksi agar pelaksanaan survey perhitungan kadar tidak lagi merugikan negara," tegasnya.

Akibat kesalahan hitung kadar nikel, bisa juga menguntungkan pengusaha tambang. Bahkan, patut dicurigai bagian kongkalikong pengusaha tambang dengan surveyor dalam rangka menghindari pajak.