Koalisi Masyarakat Sipil Gak Ada Takutnya Sentil Jokowi: Bongkar Andika Perkasa!
KSAD Jenderal Andika Perkasa menghadiri uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). Komisi I DPR RI akhirnya menyetujui calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah uji kelayakan dan kepatutan
menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pada bulan ini. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan blak-blakan menilai langkah Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai satu-satunya calon Panglima TNI itu mengandung tiga permasalahan serius.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui rilis resminya.
Baca Juga: Andika Perkasa Akan Fokus Selesaikan Konflik di Papua: Pakai Pendekatan...
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan sejumlah catatan penting. Berikut selengkapnya:
Pertama, usulan nama KSAD Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru merupakan pilihan yang keliru karena mengabaikan pola kebijakan berbasis pendekatan rotasi.
Jika merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI, maka jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antar-matra, keseimbangan orientasi pembangunan postur TNI, serta kesempatan yang sama bagi perwira tinggi TNI, tanpa membedakan asal matra. Hal ini juga dapat membawa dampak positif berupa penguatan soliditas internal TNI.
Selain itu, pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara prajurit akibat adanya kesan, bahwa Presiden RI menganakemaskan satu matra dalam tubuh TNI, seperti di masa Orde Baru.
Pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI. Singkatnya, kami memandang bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi matra.
Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden RI lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subjektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif.
Baca Juga: Andika Perkasa Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Pengamat: Ada Kaitan dengan Pemilu 2024
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
