Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Belum Juga Digelar, Saling 'Serang' PA 212-PDIP Soal Reuni Akbar 'Menggelegar'

Belum Juga Digelar, Saling 'Serang' PA 212-PDIP Soal Reuni Akbar 'Menggelegar' Kredit Foto: GenPI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyorot tajam soal agenda tentang pembubaran parpolnya yang akan disuarakan dalam Reuni Akbar Aksi 212.

Menurutnya, sejumlah warga yang ingin membubarkan PDIP pada saat Reuni Akbar 212 dianggap jalan pikirannya dalam keadaan sakit.

Baca Juga: Novel Bamukmin Enggak Mau Dengar Nasehat Wakilnya Anies: Pokoknya Reuni 212 di Monas Jalan Terus...

"Salah minum obat sehingga jalan pikiran dan peredaran darah jadi kacau," kata dia melalui layanan pesan, Minggu (14/11/2021).

Bahkan, terkait urgensi reuni akbar Aksi 212 pada masa pandemi Covid-19 tersebut dipertanyakan. Legislator PDIP di Komisi XI DPR itu merasa reuni 212 itu hanya jadi forum kumpul-kumpul biasa.

"Jadi, hanya reuni? Bukan deklarasi parpol? Dahulu saya dengar ada rencana mendirikan parpol agar romantisme sporadis diubah jadi dinamisme organisatoris," tegas dia.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menanggapi pernyataan politikus PDIP Kapitra Ampera ihwal reuni Aksi 212 tak perlu digelar. Kapitra beralasan pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga kerumunan banyak orang, termasuk reuni Aksi 212, berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

Namun, Novel menyatakan reuni itu bukan sekadar mengenang kemenangan, apalagi bernostalgia. "Reuni akbar 212 adalah aksi menyelamatkan bangsa dari masalah besar yang mengancam nasib negara ini," ungkap dia.

Novel lantas menyebut sejumlah persoalan yang membelit Indonesia saat ini. Misalnya, masalah hukum yang tidak berkeadilan. "Sudah menyimpang dari (sila) Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Novel.

Selain itu, Novel juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dia menyebut PDIP berupaya meloloskan RUU itu demi mengganti Pancasila.

"Itu masalah besar dan PDIP harus dibubarkan," tandas Novel Baswedan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: